Kemenkeu: Target Pengangguran Terbuka 5,5% pada 2022 Realistis, Tapi dengan Catatan Khusus!

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyinggung Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN)  2022 terkait proyeksi tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan mencapai sekitar 5,5% sampai 6,3%.

Sebelumnya, RAPBN 2022 tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembacaan Nota Keuangan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI, Senin, 16 Agustus 2021.

• AS Bekukan Rp136,6 Triliun Aset Bank Sentral Afghanistan Pasca Dikuasai Taliban
• Dari Total Rp744,77 Triliun, 43 Anggaran PEN Telah Terealisasi
• Surge dan East Ventures Suntik Startup RaRa Delivery Rp46 Miliar

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengungkapkan, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian angka pengangguran terbuka dari  5,5% sampai 6,3% pada tahun 2021 ini sangat mungkin tercapai. Namun pada 2022 mendatang, sebaliknya, tentu bisa juga mencapai di bawah angka tersebut.

"Tadi sudah ditunjukkan sebenarnya untuk 2021 angka penganggurannya sudah di 6,3%. Nah untuk 2022 apakah bisa mencapai di bawah 6,3% tentu bisa. Realistis dengan catatan ada siklusnya," kata Febrio dalam press conference daring berjudul ’Strategi dan Outlook Perekonomian dan Kesejahteraan’ yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal, hari ini pada Rabu, 18 Agustus 2021. 

Febrio mengatakan, syarat utama penurunan angka pengangguran harus dimulai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi. Terlebih dengan melihat kondisi pandemi COVID-19 di tahun yang akan datang.

"Pertumbuhan ekonomi itu akan cukup realistis terhadap penurunan tingkat pengangguran. Tentunya kuncinya ada di pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonominya bisa dengan range 3,7 sampai 4,5 ini relatif cukup di 2021 apalagi untuk 2022 nanti," ujarnya.

Hal senada juga diucapkan, Elan Satriawan selaku Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2PK. Menurutnya, untuk mencapai target penurunan pengangguran terbuka yaitu melalui pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kalau pertumbuhan ekonomi terus meningkat maka kemudian kita bisa berharap bahwa TPT nya juga menurun. Nah jadi kita harus bisa memastikan strategi kebijakan sektoralnya, infrastruktur yang tentunya sektor-sektor produktif lain itu terus tumbuh dan saya kira sampai kuartal kedua punya harapan besar itu akan terjadi terus," kata Elan.

Dia mengatakan, proses rebound sudah mulai terlihat namun di saat yang sama perlu didukung oleh strategi mikro. 

"Jadi kalau kita lihat sektor infrastruktur dan manufaktur itu menyerapnya kebanyakan tenaga kerja yang formal. Nah tetapi yg harus kita perhatikan adalah mereka yang kemudian di sektor usaha mikro dan kecil," ujarnya.

"Mereka mungkin nggak terlalu tersentuh dengan kebijakan-kebijakan besar ini. Tapi untungnya pemerintah punya program BPUM yang tahun 2021 ini bisa menjangkau 12 juta. Lumayan besar walaupun sebetulnya masih setengah dari usaha mikro 25-26 juta. Dan hasil monitoring kami menjangkau target sasaran yang tepat sehingga terasa manfaatnya," pungkasnya.