Kemenkeu Terima Tagihan Utang dari Pupuk Indonesia Rp16,3 Triliun
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bakal membayarkan utang ke PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp16,3 triliun, nilai utang yang dikirimkan oleh Kementerian Pertanian
BUMN
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bakal membayarkan utang ke PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp16,3 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, utang tersebut akan dibayarkan setelah selesai diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kami cek Rp16,3 triliun sedang kami proses dan kami sedang teliti apakah audit dari BPKP sudah dilengkapi," katanya dalam konpers APBN Kita pada Rabu, 25 Oktober 2023.
- Menyusuri Musabab Radikalisme di Dunia Kampus
- BRI Life Berdayakan Aswapemari Menuju Pasar Modern Guna Dukung UMKM Ultra Mikro
- KA Feeder Whoosh Layani 30.532 Lebih Penumpang
- Jadi Tren di TikTok, Benarkah Suplemen Magnesium dan Vitamin D Dapat Redakan Kecemasan?
Sebelumnya kata Isa, Kementerian Pertanian telah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan untuk segera memproses utang pemerintah ke PT Pupuk Indonesia. Proses pembayaran pun kini tengah dilakukan oleh Pemerintah.
Utang tersebut terkait dengan biaya penyaluran pupuk bersubsidi pada periode 2018-2022. Kemenkeu memastikan akan memprioritaskan pembayaran tagihan itu dari total dana subsidi pupuk yang mencapai Rp25 triliun pada 2022.
Namun Isa mengakui jika proses pencairannya tidak akan bisa diselesaikan pada tahun ini, termasuk hingga kuartal IV-2023, sebab ada proses audit dari BPKP yang memakan waktu. Isa memastikan pembayarannya juga bisa memanfaatkan dana cadangan anggaran berlebih.
Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, perusahaan sudah menerima komitmen dari pemerintah melalui Kemenkeu untuk membayarkan sebesar Rp16,7 triliun pada tahun ini. Nilai itu merupakan total utang pupuk bersubsidi sejak 2020-2022.
Sementara sisanya akan dibayarkan di masa mendatang, termasuk utang pupuk bersubsidi di tahun ini.
"Jadi ini alhamdulillah, itu hampir dari Rp 30 triliun kurang bayar, yang tahun-tahun sebelumnya, sebesar Rp16,7 triliun segera dibayarkan (2023)," ujar Rahmad saat ditemui di Kementerian BUMN pada, Kamis, 28 September 2023.