Kemenparekraf Pangkas Anggaran Hingga Rp2 Triliun
JAKARTA—Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memotong jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi Rp3.265.457.304.000. Sebelumnya, APBN Kemenparekraf untuk tahun 2020 sebesar Rp5.366.861.663.000. Adapun perubahaan anggaran ini telah disetujui Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Komisi X DPR RI menyetujui pemotongan anggaran Kemenparekraf pada APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.045 triliun,” kata Wakil Ketua […]
Nasional
JAKARTA—Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memotong jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi Rp3.265.457.304.000. Sebelumnya, APBN Kemenparekraf untuk tahun 2020 sebesar Rp5.366.861.663.000. Adapun perubahaan anggaran ini telah disetujui Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Komisi X DPR RI menyetujui pemotongan anggaran Kemenparekraf pada APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.045 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng dikutip dari laman Kemenparekraf, Sabtu, 4 Juli 2020.
Agustina mengungkapkan, pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi tulang punggung bangkitnya perekonomian nasional di masa-masa yang akan datang.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
Sementara itu, Menteri Parekraf Wishnutama Kusubandio menyambut baik persetujuan dan dukungan Komisi X DPR. Dia menegeaskan, komitmennya untuk melaksanakan upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka memasuki masa kenormalan baru.
“Termasuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sektor pariwisata yang berfokus pada kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (Cleanliness, Health, Safety, and Environment-CHSE),” tegas dia.
Tahapan-tahapan tersebut, menurutnya, akan dilakukan dengan melihat perkembangan penanganan pandemi, serta kesiapan daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
“Hal ini sangat penting karena jangan sampai dalam pelaksanaannya nanti malah terjadi peningkatan kasus baru. Memperbaiki protokol bisa dalam waktu satu atau dua hari, tetapi mengembalikan rasa percaya wisatawan itu butuh waktu lama,” ujar dia.