Kemenperin Bidik 6,1 Juta Pelaku UMKM Beralih ke Digital Tahun Ini

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan sebanyak 6,1 juta usaha mikr, kecil, dan menengah (UMKM) mulai merambah ke marketplace daring tahun ini. Target itu lebih tinggi 60% dibandingkan realisasi UMKM yang masuk ke ranah digital pada tahun lalu.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan berjualan di marketplace telah terbukti mengakselerasi omzet usaha. Maka dari itu, Gati terus merayu pelaku UMKM untuk go digital.

Kenaikan omzet itu telah dirasakan 3,8 juta UMKM yang masuk ke ranah digital pada tahun lalu. “Mulai membaik terus, dan kami harapkan bisa 6,1 juta UMKM lain onboarding tahun ini,” kata Gita dalam Webinar Festival Joglosemar yang dilansir Jumat, 7 Mei 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Realisasi UMKM go digital pada tahun lalu sebenarnya telah melampaui target indikatif sebesar 2 juta UMKM. Apalagi, kata Gati, pandemi COVID-19 telah mengakselerasi UMKM untuk go digital.

Orientasi Ekspor

Gati menyebut UMKM go digital bisa mendongkrak kinerja ekspor di Indonesia. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kontribusi UMKM masih 14% dari total ekspor pada 2020.

Kementerian Koperasi dan UKM pun menargetkan kontribusi UMKM terhadap ekspor melesat hingga 21,6% pada 2024.

Indonesia masih ketinggalan dari negara-negara lain di Asia yang UMKM-nya telah mendominasi ekspor. Menurut data World Trade Organization, kontribusi UMKM terhadap ekspor di India sudah mencapai 42% sejak 2016.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Adapun kontribusi UMKM terhadap ekspor di Jepang, Thailand, dan Korea Selatan masing-masing telah menembus 38%, 29%, dan 22%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan minimnya literasi soal legalitas usaha seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) membuat pelaku UMKM terhambat menembus pasar ekspor.

“Tugas pemerintah untuk menyederhanakan legalitas dan membuat UMKM memperhatikan hal itu,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Selain itu, masih terbatasnya UMKM ke layanan pembiayaan dikatakan Sri Mulyani menahan asa pelaku usaha merambah pasar internasional.

Plafon KUR

Menyoal kondisi tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki membuka opsi menaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp20 miliar.

Strategi ini, kata Teten, menjadi cara agar membantu UMKM menaikkan skala bisnisnya.

“Mereka tidak bisa memperluas kapasitas bisnisnya. Kalau Rp20 miliar dengan inkubasi, penjaminan, saya kira ini akan disambut oleh pelaku UMKM,” kata Teten dalam UMKM Milenial Summit 2021, Kamis 6 Mei 2021.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menargetkan rasio kredit UMKM bisa mencapai 30% pada 2024. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melaporkan rasio UMKM Indonesia berada di kisaran 18%-20% hingga akhir 2020. (LRD)