Kementerian ESDM Beberkan Potensi Interkonektivitas Sumber Energi Lintas ASEAN

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengungkapkan interkonektivitas antarnegara-negara ASEAN merupakan isu krusial pada Keketuaan ASEAN 2023. Keberagaman energi yang dimiliki negara-negara ASEAN membutuhkan infrastruktur pembangunan untuk memanfaatkan sumber energi lintas negara.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam ajang ASEAN Energy Business Forum 2023 dengan tajuk “Accelerating Energy Connectivity to Achieve Sustainable Growth of ASEAN, di Nusa Dua Bali, Kamis, 24 Agustus 2023. 

“Negara-negara ASEAN dianugerahi sumber energi yang melimpah, termasuk energi terbarukan. Total potensi energi terbarukan yang dimiliki negara-negara ASEAN adalah 17.229 Gigawatt. Sementara, cadangan gas terbukti yang dimiliki negara ASEAN mencapai 130 triliun standar kaki kubik (TCF), sebagian besar berada di Indonesia sebesar 44,2 TCF,” kata Dadan Kusdiana dalam keterangan resmi, Jumat, 25 Agustus 2023. 

• Makin Gencar, Pertamina Perkuat Kerjasama Strategis di Mozambik
• OCBC NISP Gandeng Pegadaian Luncurkan Tabungan Emas
• Italia Impor 60.000 Ton Kopi Aceh

Pria yang akrab disapa Dadan menjelaskan, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber energi yang melimpah tersebut diperlukan infrastruktur interkonektivitas lintas negara, untuk memenuhi permintaan energi dari sumber energi yang berada di negara lain.

“Interkoneksi akan menciptakan energi yang terjangkau dan berkelanjutan, serta sistem energi lokal, bersamaan dengan memitigasi perubahan iklim, sebagai komitmen pada kawasan ASEAN. Isu terkait interkonektivitas inilah yang menjadi fokus Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023,” imbuh Dadan.

Inisiatif Energi Listrik

Lebih lanjut, pihaknya siap menggagas untuk memperluas interkonektivitas pada subsektor biomassa dan biofuel. Lalu, terkait dengan sumber mineral, Indonesia juga memiliki banyak potensi nikel dan mineral lainnya, begitu pula dengan negara-negara ASEAN lainnya, diperlukan interkonektivitas untuk menciptakan industri, antara industri baterai lainnya.

Dadan menambahkan, sejak ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) ASEAN Power Grid (APG) pada awal tahun 2000an, negara-negara ASEAN masih mendapatkan manfaat dari interkonektivitas jaringan listrik. Indonesia pun menyambut baik perpanjangan MoU APG setelah tahun 2024.

Sebelumnya, pada 2022, ASEAN telah menetapkan kemajuan dengan menyambungkan jaringan listrik di Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura melalui "Lao PDR, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project" (LTMS-PIP)", yang terbukti dapat meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan, serta meningkatkan ketahanan dan stabilitas jaringan listrik pada kawasan tersebut.

“Kami juga mendorong inisiatif penjualan beli tenaga listrik (perdagangan listrik multilateral baru) di subkawasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP). Dengan memperkuat kerja sama di kawasan ASEAN, kita akan menciptakan ekosistem di mana surplus energi dari negara satu dapat memenuhi kebutuhan negara lainnya, dan memelihara situasi win-win untuk seluruh negara,” tegas Dadan.

• Ini Cara Menggunakan Vanish Mode di Instagram, Bantu Anda Tetap Aman!
• BUMN Asal Tanzania Sepakati Kerja Sama Bidang Transformasi Digital dengan PLN
• Brasil Nilai Indonesia Potensial Gabung BRICS

Komitmen Trans-ASEAN

Indonesia juga mendukung perpanjangan kerja sama Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Kerja sama ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan interkonektivitas gas bumi di kawasan ASEAN. Terlebih lagi, peran gas bumi saat ini sangat penting untuk mendukung keamanan energi dan sebagai jembatan untuk transisi energi.

Kami berharap perluasan kerja sama tersebut dapat meningkatkan kolaborasi antara negara-negara ASEAN dalam menyediakan infrastruktur gas bumi. Di masa mendatang, infrastruktur dapat menyelimuti pengembang infrastruktur LNG, seperti terminal regasifikasi. Di sisi lain, infrastruktur gas bumi yang ada dapat dimanfaatkan untuk kerja sama energi di masa depan, seperti hidrogen dan CCS,” ujar Dadan.

Lebih jauh lagi, Dadan mengingatkan bahwa negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan upaya lebih lanjut, tidak hanya pada pengembangan infrastruktur namun juga harmonisasi kebijakan, kerangka regulasi, dan standar teknis untuk efektivitas operasi APG dan TAGP.

“Mari kita memperkuat komitmen untuk koordinasi kebijakan, memfasilitasi distribusi sumber energi lintas negara, juga memastikan kembali komitmen kita bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi investasi swasta, memelihara inovasi dan memastikan keberlangsungan inisiatif energi,” tutup Dadan.