Kementerian PUPR Resmikan Rumah Ramah Lingkungan Bersubdisi Pertama

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru saja meresmikan kompleks rumah ramah lingkungan bersubsidi pertama di Indonesia. Kompleks ini berlokasi di Kuningan, Jawa Barat. 

Kompleks rumah ini disebut ramah lingkungan karena terdiri dari rumah-rumah yang telah mendapatkan sertifikasi hijau tingkat menengah berdasarkan perencanaan konstruksinya. 

Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR menyebut langkah ini adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk menyediakan rumah yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Pembangunan rumah-rumah ini membantu menumbuhkan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan bahan daur ulang," kata Haryo. 

• Lawson Ekspansi Gerai di Tahun Naga Kayu, Alfamidi (MIDI) Bidik Target Pertumbuhan Pendapatan 11 Persen
• Erick Thohir Sebut Merger AP I dan AP II Rampung Februari 2024
• Penggantian Jembatan Senilai Setengah Triliun di Jatim Rampung

Selain itu, pembangunan rumah juga menggunakan desain pasif yang menggabungkan ventilasi dan pencahayaan alami.

Untuk diketahui, rumah-rumah ini dibangun di bawah Program Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP), yaitu program yang didorong oleh kementerian PUPR untuk menyediakan rumah yang terjangkau dan ramah lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program-program IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau atau ramah lingkungan yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon (net zero emission) untuk sektor perumahan pada tahun 2050. 

Program ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan.

Di bawah IGAHP, pemerintah menggunakan strategi untuk membangun perumahan ramah lingkungan dengan menggunakan bahan bangunan yang berkelanjutan dan desain yang hemat energi. 

Pemerintah sendiri telah menargetkan pembangunan 1 juta rumah ramah lingkungan bersubsidi hingga akhir tahun 2030 "Kami memiliki target untuk membangun 1 juta rumah ramah lingkungan pada tahun 2030 melalui program IGAHP," terang Haryo. 

Seperti diketahui saat ini backlog rumah di Indonesia tembus 12,7 juta. Tak hanya itu, bengunan perumahan juga bertanggung jawab atas 17% emisi gas rumah kaca global . Sehingga penting bagi pemerintah untuk menyediakan opsi rumah dengan harga terjangkau dan pembangunan yang ramah lingkungan.