Kemiskinan Ekstrem di 13 Provinsi Indonesia Mendekati 0 Persen

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memproyeksi 13 provinsi di Indonesia dapat bebas dari kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada September 2023. 

Catatan tersebut dinilai menjadi keberhasilan pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Diketahui, Indonesia memiliki Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 yang menetapkan target pengurangan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. 

Sekretaris Kemenko PMK, Andie Megantara, mengatakan upaya pemerintah dan stakeholder terkait dalam menanggulangi kemiskinan ektrem mulai menunjukan hasil. Hal tersebut terlihat dari menurunnya angka kemiskinan ekstrem di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Andie menyebut pada September 2023 provinsi-provinsi yang berhasil mencapai angka mendekati 0% kemiskinan ekstrem akan bertambah menjadi 13 provinsi. “Sebelumnya hanya enam provinsi,” ujar Andie dikutip dari laman Kemenko PMK, Selasa 25 Juli 2023. 

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. Sehingga misal dalam satu keluarga terdiri dari empat orang (ayah, ibu, dan dua anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan.

• Unilever Perbolehkan Karyawan Asal Rusia Ikuti Wajib Militer
• Buku Pesanan Jet Tempur Rafale Kosong, Menunggu Indonesia
• Resmi ke Al Nassr, Gaji Alex Telles Naik Rp40 Miliar per Tahun

Selama setahun terakhir, baik dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Bank Dunia, Indonesia mencatat penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. Berdasarkan laporan BPS, posisi angka kemiskinan ekstrem per Maret 2022 adalah 2,04% dan menurun menjadi 1,74% di September 2022. 

Dalam laporan terbaru, BPS merilis angka kemiskinan Maret 2023 terus menurun baik di perdesaan maupun perkotaan. Berdasarkan data tersebut, pemerintah optimistis target penurunan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat tercapai.

"Dengan rentang waktu yang tersisa hanya satu tahun menuju target 0% kemiskinan ekstrem, masih diperlukan penguatan keterpaduan dalam implementasi upaya percepatan tersebut," ujar Andie.

Pihaknya menyebut ada tiga prasyarat utama untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada 2024 nanti.  Pertama yakni peningkatan kualitas pelaksanaan program. Kedua, mengembangkan dan memutakhirkan basis data untuk pensasaran program. 

Kolaborasi Lintas Sektor

Terakhir, konvergensi program antar K/L dengan program daerah maupun non-pemerintah. "Ketiga hal tersebut dapat mensukseskan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia," terang Andie. 

Untuk itu, Kemenko PMK terus mendorong kerja sama berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, civitas akademika, dunia usaha, lembaga philantropi dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat integrasi dan sinergi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto, melaporkan kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini per Maret 2023 turun menjadi 1,12% atau menurun 0,62% dari kondisi September 2022.

"Perhitungan terbaru BPS ini mengonfirmasi bahwa keterpaduan dan sinergi baik pemerintah pusat dan daerah serta para pihak lainnya telah menghasilkan apa yang kita harapkan," jelasnya.