Kenapa Bulog Tidak Gabung ke Holding BUMN Pangan? Ini Jawaban Buwas

JAKARTA- Bulog tidak dimasukkan dalam holding BUMN klaster pangan. Alasannya, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso karena saat ini ada rencana pembentukan badan pangan nasional.

“Karena ada rencana program Bulog ini akan berubah. Saya tidak tahu ini berubahnya kapan dan untuk apa jadinya, saya belum tahu. Tapi salah satunya menjadi badan pangan, sehingga dipisahkan oleh Pak Menteri,” kata Budi Waseso atau akrab disapa Buwas di Jakarta, Kamis 4 Februari 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Budi Waseso mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir memang berencana mengubah fungsi Perum Bulog sebagai badan ketahanan pangan. Namun demikian, ia tidak mengetahui kapan perubahan tersebut direalisasikan.

Buwas mengaku tidak mempermasalahkan terkait dibentuknya holding BUMN Pangan tanpa memasukkan Bulog yang memang ditugaskan sebagai pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan buffer stock.

Menurut dia, Bulog akan terus fokus menjalankan penugasan pemerintah, terutama menjaga stok aman cadangan beras pemerintah (CBP), serta menyerap produksi gabah petani guna stabilisasi harga.

Seperti diketahui, holding BUMN sektor pangan yang telah dibentuk oleh Kementerian BUMN terdiri dari PT RNI, Berdikari, Perikanan Indonesia (Perindo), Perikanan Nusantara (Perinus), Pertani, Sang Hyang Seri, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PT Garam. Induk BUMN pangan adalah PT RNI.

Badan Pangan Nasional

Sejumlah anggota dewan pun telah mendorong agar pemerintah segera membentuk badan pangan nasional, salah satunya Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.

Johan mengingatkan pembentukan lembaga tersebut sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai di seluruh Tanah Air.

“Perlu segera dibentuk badan pangan nasional yang bertugas mengelola suplai, distribusi, pasar, dan lain-lain, untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga baik pada saat harga tinggi maupun pada saat harga jatuh,” kata dia.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa Indonesia sudah saatnya memiliki badan pangan nasional seperti yang diperintahkan oleh UU. Rieke mengusulkan agar keberadaan Perum Bulog dikonversikan menjadi badan pangan nasional.

“Perintah Undang-Undang Pangan, kita harus segera memiliki badan pangan nasional. Daripada membuat badan baru, sebetulnya (Bulog) ini dikonversikan saja untuk menjadi badan pangan nasional,” katanya dilansir dari Antara.