Kendala Harga, Pemerintah Batal Impor Beras 1 Ton dari China

JAKARTA—Pemerintah batal membeli beras sebanyak 1 juta ton dari China lantaran tidak ada kesesuaian harga. Upaya impor beras dari India juga tertutup seiring kebijakan negara tersebut untuk memprioritaskan stok beras bagi warganya sendiri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah membatalkan impor beras China karena harga yang ditawarkan tidak sesuai perhitungan pemerintah. “China tidak ada, tidak masuk harganya,” ujar Arief, dikutip Rabu, 29 November 2023. 

Pihaknya mengatakan porsi impor beras nasional mayoritas saat ini berasal dari Vietnam dan Thailand. Persentase beras impor dari kedua negara tersebut masing-masing 40% dari total beras impor sebanyak 3,5 juta ton. “Thailand dan Vietnam 80%, sisanya 20% dari negara lain,” ujarnya. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras Indonesia selama Januari-Agustus 2023 mencapai 1,59 juta ton. Impor tersebut mayoritas berasal dari Thailand, yakni mencapai 802 ribu ton atau berkontribusi 50,36% dari total impor beras. 

Adapun Vietnam berada di urutan kedua lewat volume impor 674 ribu ton atau berkontribusi 42,33% dari total impor. Lebih lanjut, Arief mengatakan potensi impor beras dari India masih tertutup menyusul kebijakan New Delhi yang menyetop ekspor beras ke luar negeri sejak Juli 2023. 

• BRI Danareksa Sekuritas Resmi Jadi Penjamin Emisi Obligasi Indonesia Infrastructure (IIF) Rp500 Miliar
• Berkembang Pesat, Ola Electric Berhasil Dominasi Penjualan Motor Listrik di India
• KAI Lanjutkan Kerja Sama dengan Perusahaan Kereta Jepang

Sebagai informasi, pemerintah menambah jumlah impor beras menjadi 3,5 juta ton dari sebelumnya 2 juta ton sepanjang 2023. Tambahan 1,5 juta ton beras itu untuk pemberian bantuan sosial (bansos) yang diperpanjang hingga semester I tahun 2024. 

Bansos tersebut berupa pemberian beras 10 kilogram (kg) mulai Januari-Juni 2024 dengan menyasar 22 juta keluarga. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berutang Rp16 triliun untuk membayar tagihan beras impor. 

Budi mengatakan pelunasan piutang sudah disetujui Kemenkeu. Menurut dia, proses pencairan tinggal menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Budi mengatakan pelunasan tersebut penting untuk menjaga kemampuan impor Bulog. 

“Kalau tidak dilunasi tahun ini, itu akan menyangkut keuangan Bulog. Akan berpengaruh pada kemampuan membeli kami untuk impor berikutnya karena utang kami terlalu besar,” ujar Buwas, sapaan akrabnya. 

Bulog diketahui masih memiliki utang ke bank-bank BUMN senilai Rp7 triliun. Utang itu terkait pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk keperluan bantuan pangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.