Ilustrasi geng bersenjata di Haiti.
Dunia

Kenya Desak PBB Segera Beri Lampu Hijau untuk Misi Keamanan di Haiti

  • Haiti sejak tahun lalu meminta bantuan untuk melawan geng-geng kejahatan yang sebagian besar telah menguasai ibu kota Port-au-Prince.

Dunia

Distika Safara Setianda

JAKARTA - Presiden Kenya William Ruto mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung misi dukungan keamanan ke Haiti. Ruto mengatakan negara Karibia tersebut layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Diketahui, Kenya telah menunjukkan kesiapannya untuk memimpin misi keamanan ke Haiti. Diplomat mengatakan Dewan Keamanan PBB bisa membuat surat mengenai resolusi yag mendukung penempatan multinasional. 

Haiti sejak tahun lalu meminta bantuan untuk melawan geng-geng kejahatan yang sebagian besar telah menguasai ibu kota Port-au-Prince. “Kenya siap memainkan perannya secara penuh, dan bergabung dengan koalisi negara-negara lain yang memiliki niat baik-dan ada banyak-sebagai teman baik dan saudara sejati Haiti,” kata Ruto, dikutip dari Reuters, Jumat 22 September 2023. 

Dia mengatakan kepada badan beranggotakan 193 orang itu bahwa tidak melakukan apa pun untuk Haiti bukanlah pilihan. “Saat kita bergerak untuk membela Ukraina, dan negara-negara yang telah mengalami dampak buruk dari guncangan iklim termasuk Libya, Maroko, dan Hawaii, kita tidak boleh meninggalkan Haiti,” kata Ruto.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan dalam laporan kepada dewan bulan lalu bahwa diperlukan “penggunaan kekuatan yang kuat” oleh penempatan polisi multinasional dan penggunaan aset militer untuk mengembalikan ketertiban hukum di Haiti dan membubarkan geng-geng.

Kenya mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka bersedia mempertimbangkan memimpin kekuatan tersebut dan berjanji akan mengirim 1.000 petugas polisi. Bahama kemudian berkomitmen mengirim 150 orang jika PBB mengotorisasi kekuatan tersebut.

Guterres mengatakan Jamaika telah berjanji memberikan kontribusi. Adapun Antigua dan Barbuda juga mempertimbangkan memberikan kontribusi. Dia mendesak negara-negara anggota, terutama di Amerika, “untuk terus membangun pada dorongan baru tersebut.

Negara-negara telah waspada dalam mendukung pemerintahan yang tidak terpilih di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ariel Henry, yang mengatakan bahwa pemilihan yang adil tidak dapat diadakan dengan keamanan saat ini. Haiti telah tidak memiliki perwakilan terpilih sejak Januari. Penempatan polisi multinasional ini bukanlah misi PBB.

Pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan ke Haiti pada tahun 2004 setelah pemberontakan yang mengakibatkan penggulingan dan pengasingan Presiden saat itu, Jean-Bertrand Aristide. Pasukan penjaga perdamaian meninggalkan Haiti pada tahun 2017 dan digantikan oleh polisi PBB, yang kemudian meninggalkan pada tahun 2019.