Kepala BPKP Sebut Dua Dana Pensiun BUMN Terindikasi Fraud

JAKARTA - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebut dana pensiun (dapen) di dua badan usaha milik negara (BUMN) terindikasi fraud atau korupsi.

Indikasi tersebut terungkap setelah BPKP melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu terhadap dana pensiun di empat BUMN. Ateh menyebut, dari empat dana pensiun yang dijadikan sampel, ditemukan transaksi tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. 

"Bahkan dari empat ini, dua dapen ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh pak Menteri BUMN Erick Thohir," kata Ateh di Kejagung pada Selasa, 3 Oktober 2023.

• BRI Luncurkan Obligasi Hijau, Tawarkan Bunga hingga 6,35 Persen
• Setelah Kecelakaan Fatal Tahun 2019, Boeing 737 Kembali Bangkit
• Erick Thohir Temukan Dana Pensiun di 4 BUMN Rugikan Negara Rp300 Miliar
• Harta Yaqut Cholil Qoumas, Menag yang Dituding Menteri Buzzer

Namun, ia tidak merinci dapen BUMN mana yang dimaksud, tetapi ia menyebutkan aspek yang dinilai dalam audit BPKP, yaitu akuntabilitas, tata kelola dapen, hingga identifikasi area-area yang berisiko.

Adapun keempat dapen BUMN yang diaudit adalah Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau IDFood. BPKP mengambil sampling transaksi investasi sekitar 10%dengan total transaksi sekitar Rp1,125 triliun.

Upaya bersih-bersih BUMN ini dilakukan Erick usah bobrok korupsi Jiwasraya dan Asabri terbongkar. Dari situ, ia mengaku khawatir dan curiga ada dana pensiun perusahaan BUMN lain yang salah kelola bahkan terindikasi kasus korupsi.