Kepulauan Onkney Ancam Merdeka dari Skotlandia

EDINBURGH- Kepulauan Orkney menuntut Pemerintah Skotlandia yang berada di bawah Inggris Raya untuk diberi lebih banyak otonomi. Jika tidak, wilayah tersebut menuntut merdeka dari pemerintah Inggris Raya.

Sebagaimana disampaikan oleh pejabat kepulauan, tuntutan berpisah dengan Skotlandia dilakukan karena Pemerintah Inggris Raya dianggap tidak peduli dengan nasib mereka. Sebelum di bawah Pemerintahan Inggris Raya, Kepulauan Orkney sempat berada di bawah pemerintahan Norwegia dan Denmark. dan saat ini menuntut kembali ke wilayah tersebut.  

Mengutip NBS Jumat, 7 Juli 2023, Kepulauan Orkney sendiri berdasarkan NBC diambil oleh Skotlandia sebagai bagian dari mahar pernikahan Margaret of Denmark Kepada Raja James III of Scotland di tahun 1472. Hubungan historis tersebutlah dijadikan alasan oleh pejabat setempat untuk meminta bergabung kembali dengan Norwegia. 

Kepulauan dengan penduduk 22.000 jiwa ini merasa pemerintah Inggris raya melakukan diskriminasi dan kurang memperhatikan nasib rakyat Kepulauan Orkney. Pemimpin Dewan Kepulauan Orkney, James Stockan menyebutkan tuntutan berpisah dengan Inggris bukan soal bergabung dengan Norwegia, tetapi melawan diskriminasi yang kami rasakan terhadap komunitas ini.”

• 5 Cara Cerdas Hidup Hemat Tapi Tetap Bahagia
• Berubah Kebijakan Lagi, Twitter Web Kini Izinkan Pengguna Lihat Tweet Tanpa Sign In
• Pengadilan Tipikor Tunda Pembacaan Putusan Kasus PT Jasindo

Stockan mengatakan Orkney mendapat lebih sedikit dukungan dari pemerintah Skotlandia daripada komunitas pulau lain di Shetland atau Hebrides. “Dana yang kami dapatkan dari pemerintah Skotlandia secara signifikan lebih sedikit daripada Shetland dan Western Isles untuk menjalankan layanan,” ujar Stockan.  

Menguatkan pendapat Stockan, anggota Dewan Kepulauan Orkney, Bahkan Duncan Tullock menyebut Kepulauan Orkney hidup dari sisa-sisa.

Ingin Makmurkan Negara

Perasaan diabaikan tersebut membuat rakyat kepulauan ini mencari segala opsi terbaik untuk lebih memakmurkan wilayahnya yaitu meminta otonomi lebih atau memerdekakan diri.

Mengutip BBC International,Pemerintah Skotlandia pada 2023-2024 Dewan Kepulauan Orkney akan menerima 89,7 juta poundsterling atau setara dengan Rp 1,7 triliun untuk mendanai layanan, dengan tambahan 4,6 juta poundsterling atau Rp 88,7 miliar dari kenaikan pajak dewan sebesar 10%.

Di sisi lain, pemerintah Norwegia mengatakan tidak memiliki pandangan untuk hal tersebut dan menganggap hal tersebut sebagai masalah internal pemerintah Inggris.