Kerangka Regulasi Belum Matang, Pemerintah Tunda Peluncuran Danantara

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono,  mengumumkan penundaan peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara yang semula dijadwalkan pada Januari 2025. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa kerangka regulasi yang mendukung operasi Danantara dapat disusun dengan lebih jelas dan komprehensif.

Penundaan ini tidak terlepas dari penekanan Presiden Prabowo atas pentingnya memiliki kerangka regulasi yang solid. Menurut Thomas Djiwandono, Prabowo ingin memastikan bahwa semua aspek regulasi yang terkait dengan Danantara telah dirancang dengan baik sebelum peluncuran resmi dilakukan.

“Ini lebih karena memang Pak Presiden merasa bahwa regulatory framework-nya harus lebih jelas dan ujungnya harus lebih baik nanti,” papar Thomas, di Jakarta, dikutip Kamis, 16 JAnuari 2024.

Selain kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas, Thomas juga menyebutkan adanya kondisi rumit di luar rencana yang turut berkontribusi terhadap keputusan penundaan ini. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa penundaan ini tidak berkaitan dengan pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Danantara. “Intinya bukan masalah aset,” tegas Thomas.

• Kerugian Akibat Pagar Laut Ilegal Ditaksir Capai Rp116 Miliar
• Peringkat Kredit PGAS Meningkat, Ini Proyeksi Saham dan Rekomendasi Analis 2025
• AXA Long Term Life Protector: Asuransi yang Cocok untuk Penganut 'YONO'

Badan Pengelola Investasi Danantara dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendanaan besar melalui penyatuan BUMN. Proyek ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi nasional, terutama melalui proyek hilirisasi yang masih hijau. Fokus utama Danantara adalah mendukung proyek-proyek yang berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi, terutama di sektor-sektor strategis.

“Cuma yang ingin Presiden dengan pola Temasek itu, yaitu mereka leveraging,” ujar Thomas.

Ingin Ikuti Kesuksesan Tamasek

Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, sempat memberikan pandangan terkait Danantara. Menurut Wong, Danantara sebaiknya tidak hanya mencontoh Singapura, tetapi juga belajar dari berbagai model investasi global. Ia menyoroti bahwa banyak negara, khususnya di Timur Tengah dan Asia, telah mengadopsi kerangka serupa untuk mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara komersial melalui perusahaan induk. Menurut Wong ada berbagai pendekatan yang bisa diambil untuk mengelola aset negara secara efektif.

"Kami  bukan satu-satunya negara yang memiliki kerangka seperti itu. Banyak negara, setelah beberapa waktu memiliki perusahaan milik negara juga melakukan hal serupa," tegas Wong di Singapura, dalam kesempatan berbeda.

Wong menekankan bahwa setiap negara memiliki kebutuhan investasi yang unik, sehingga penting bagi Indonesia untuk mengembangkan model yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi domestiknya. Dalam proses ini, Indonesia disarankan untuk mempelajari pengalaman dari berbagai negara agar dapat menciptakan model investasi yang relevan dan efektif.

• Kerugian Akibat Pagar Laut Ilegal Ditaksir Capai Rp116 Miliar
• Peringkat Kredit PGAS Meningkat, Ini Proyeksi Saham dan Rekomendasi Analis 2025
• AXA Long Term Life Protector: Asuransi yang Cocok untuk Penganut 'YONO'

Selain itu, Wong menyatakan bahwa Singapura siap berbagi pengalaman dan pembelajaran dari Temasek, perusahaan investasi milik negara Singapura. Wong juga optimis dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dapat mengembangkan model yang efektif untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Dan saya yakin Presiden Prabowo pada waktunya akan mengembangkan model yang efektif  yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia” pungkas Wong.

Sebagai gambaran, Temasek yang didirikan pada 1974, mengelola portofolio bersih sebesar 49 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp586,7 triliun (kurs Rp11.970) pada tahun 2021. Perusahaan ini dikenal dengan imbal hasil investasinya yang stabil, berkisar antara 5% hingga 8% dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Temasek menjadi contoh bagaimana pengelolaan investasi yang profesional dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.