Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diproyeksikan Balik Modal Dalam 38 Tahun

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memperkirakan bahwa Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan balik modal dalam kurun waktu 38 tahun.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menuturkan, hal itu akan bisa dilihat setelah commercial operation date (COD) atau beroperasi secara komersial yang ditargetkan pada Juni 2023.

"Sesuai dengan perhitungan feasibility study (studi kelayakan) bisa balik (modal) di 38 tahun," kata Dwiyana di DPR, Rabu, 9 November 2022.

• Yuhu! Indo Tambangraya (ITMG) Bagi Dividen Rp4.128 Per Lembar Saham
• Terowongan Raksasa di Bawah Air Terjun Niagara Dibuka
• Waroeng SS Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp10 Miliar sejak 2020

Namun, menurutnya saat ini semua shareholder dan stakeholder bisa kasih masukan terkait harga tiket untuk KCJB.

Ia menambahkan dari pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN menegaskan tidak harus Rp350 ribu untuk jarak paling jauh.

"Tapi tolong jangan kaku dengan Rp350 ribu untuk jarak jauh dan Rp150 ribu untuk jarak dekat, bisa dilakukan diferensiasi tarif saat low season dan juga kasih diskon seperti (tiket) pesawat," imbuhnya.

Namun, selama tiga tahun pertama, Kementerian Perhubungan meminta agar selama tiga tahun pertama tarif tertinggi bisa dipatok kisaran Rp250 ribu.

Sementara itu, saat ini pemerintah tengah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp3,2 triliun.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo berharap bahwa tambahan PMN Rp3,2 tersebut bisa cair sebelum akhir tahun guna membantu pembayaran biaya bengkak proyek kereta cepat.

"Kalau PMN ini cair pada Desember 2022, maka kami yakin tidak ada penambahan biaya bengkak lagi. Proyek akan selesai pada pertengahan 2023," katanya. 

Adapun tambahan PMN itu untuk menyetorkan modal ke ekuitas KCIC, dimana KAI adalah pemimpin konsorsium BUMN Indonesia, dalam rangka pembengkakan biaya proyek.

Pembengkakan biaya menurut review terbaru dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan yakni US$1,449 miliar atau Rp21,4 triliun (Kurs APBN: Rp14.800). Biaya bengkak tersebut akan dibayar dengan proporsi 25% ekuitas KCIC dan 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB).