Ketidakpastian Ekonomi Tinggi, KSSK Laporkan Sistem Keuangan Indonesia Stabil

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal kedua tahun 2023 terus terjaga di tengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. 

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta pada Selasa 1 Agustus 2023. "Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, didukung koordinasi KSSK yang terus diperkuat" ujar Sri dikutip dari laman Kemenkeu, Rabu 2 Agustus 2023.

Meski ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung permintaan domestik. “Perekonomian triwulan II 2023 diperkirakan masih tumbuh kuat, ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur,” terang Menkeu yang juga Ketua KSSK itu.

Sri Mulyani mengungkapkan PMI Manufaktur meningkat ke level 53,3 pada Juli 2023, lebih tinggi dibandingkan Juni 2023 sebesar 52,5. Disamping itu, konsumsi rumah tangga meningkat didorong naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, terkendalinya inflasi, dan dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional serta pemberian gaji ke-13 kepada ASN. 

Sri Mulyani juga menjelaskan inflasi kembali ke dalam sasaran lebih cepat dari perkiraan. Nilai tukar rupiah pun terkendali sehingga terus mendukung perekonomian yang stabil. Meski demikian, Sri Mulyani menyebut kinerja APBN sampai dengan semester I 2023 masih solid meskipun termoderasi di tengah normalisasi harga komoditas.

“Pendapatan negara tetap tumbuh positif. Kinerja belanja negara juga terus ekspansif dan menopang berbagai agenda pembangunan serta menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, kondisi kesehatan fiskal hingga akhir Juni 2023 terus terjaga dengan baik, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp368,2 triliun dan surplus anggaran fiskal sebesar Rp152,3 triliun, setara dengan 0,71% PDB.

Di tengah tren perlambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik yang masih diselimuti ketidakpastian, Sri mengatakan APBN 2023 tetap berupaya keras dalam mendukung berbagai upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional. “Pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani menyatakan empat lembaga seperti OJK, LPS, BI, dan Kemenkeu yang tergabung dalam KSSK berkomitmen melanjutkan penguatan koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.