Kinerja Turun Akibat Pandemi, Kapitalisasi Pasar Modal Syariah Tembus Rp3.372 Triliun

JAKARTA – Kinerja pasar modal syariah mengalami penurunan dan perlambatan akibat pandemi COVID-19. Kapitalisasi pasar saham syariah tercatat sebesar Rp3.372,2 triliun per Juni 2021. Angka ini mencapai 47,32% dari total kapitalisasi indeks harga saham Indonesia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional dan global akibat pandemi COVID-19, kinerja pasar modal syariah ikut mengalami penurunan.

“Khususnya kinerja saham syariah dan reksa dana syariah,” ujar Ma’ruf dikutip dari Antara, Kamis, 15 Juli 2021.

Selain itu, Ma’ruf menyebutkan market share keuangan syariah di Indonesia juga masih rendah sebesar 9,89% dari total aset keuangan nasional Indonesia. Adapun kapitalisasi pasar modal syariah sudah termasuk di dalamnya.

• Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021
• Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar
• Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kapitalisasi aset sukuk korporasi dan reksa dana syariah masih tergolong rendah. Sehingga perusahaan diharapkan bisa lebih gencar mendiversifikasikan sumber pendanaan investasi melalui sukuk korporasi dengan fitur yang inovatif.

“Dengan begitu, minat investor domestik maupun asing akan lebih tinggi,” ujar Sri.

Saat ini, posisi outstanding sukuk korporasi tercatat hanya senilai Rp32,54 triliun dengan market share 7,44% pada Juni 2021. Demikian juga dengan reksa dana syariah yang nilainya hanya Rp39,75 triliun dengan market share 7,28%.

Dengan basis yang masih kecil tersebut, Sri Mulyani berharap perkembangan kapitalisasi kedua aset itu bisa terus berlanjut, melalui pengembangan pasar modal syariah, dengan meningkatkan kedalaman dan likuiditas sektor keuangan syariah.

Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia

Ma’ruf menjelaskan pengembangan pasar modal syariah sebenarnya sudah dilakukan sejak 1997 dengan munculnya reksa dana syariah pertama di Indonesia.

Namun, perlu waktu cukup lama untuk mengembangkan pasar modal syariah tersebut di Indonesia, karena pertumbuhannya baru dirasakan sejak 2011.

Untuk mengembangkan pasar modal syariah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020-2024.

“Ini sebagai salah satu panduan terkait arah kebijakan pasar modal syariah,” ujar Ma’ruf.

Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah terkait perluasan pasar modal syariah di Indonesia. Ma’ruf menyebutkan upaya Pemerintah tersebut ialah penggabungan tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selanjutnya, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan instrumen investasi bagi pelaku industri keuangan syariah dan SBSN ritel untuk masyarakat umum, kata Wapres.

“Kemudian juga penerbitan Green Sukuk yang merupakan SBSN pertama dan terbesar di dunia dengan konsep berkelanjutan; dan itu telah menerima 42 penghargaan dari berbagai lembaga internasional,” ujar Wapres.

Terakhir, Ma’ruf mengatakan OJK telah memberikan izin penerbitan reksadana syariah dan saham syariah, yang fatwanya diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (LRD)