Kominfo Blokir 4.220 Situs Komersial Bermasalah, Dua Platform Ini Termasuk

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 4.220 situ komersial yang ditemukan bermasalah hingga Oktober 2021. Di antara ribuan situs yang diblokir, platform fintech dan e-commerce pun termasuk di dalamnya. 

Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri melalui pemanfaatan teknologi digital yang adopsinya terus bertumbuh sejak pandemi berlangsung. 

Dalam pembangunan infrastruktur digital demi bertumbuhkembangnya UMKM di Indonesia, salah satu langkah yang diambil oleh Kominfo adalah melakukan penanganan terhadap situs-situs komersial ilegal yang dapat menimbulkan masalah. 

• Rekomendasi Tempat Bukber dengan Pemandangan City Light di Jakarta
• Lagi, Akulaku Dapat Suntikan Modal Rp143,64 Miliar dari Lend East
• Backlog Hunian Tinggi, Pembiayaan Perumahaan di Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Tetangga

“Pembangunan infrastruktur digital merupakan prioritas bersama kebijakan pendukungnya, termasuk tata kelola data dan penangangan situs-situs e-commerce bermasalah (illegal),” ujar Johnny dalam Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace, Senin, 4 April 2022. 

Johnny menerangkan, upaya penanganan terhadap situs-situs komersial ilegal dilakukan lewat kerja sama dengan kementerian dengan lembaga lain, di antaranya Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya. 

“Kami juga memiliki Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang telah melakukan pemblokiran terhadap penjualan barang-barang blackmarket atau ilegal (melanggar hukum),” papar Johnny.

• Rekrutmen Pertamina 2022 Resmi Dibuka, Simak Formasi dan Cara Daftarnya
• Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi 1 Mulai Diberlakukan Tarif, Cek Rinciannya!
• Sidomuncul (SIDO) Bakal Bagikan Dividen Rp1,1 Triliun April Mendatang

Menurut Johnny, pihak pemerintah akan terus mengambil langkah tegas dengan melakukan pemutusan akses terhadap platform digital yang tidak melaksanakan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

“Saya merasa senang hari ini bahwa platform digital juga memberikan dukungan dan komitmen yang sama. Pelaksanaan aturan itu agar dilakukan dengan sepenuh hati oleh penyelenggara sistem elektronik atau platform digital,” kata Johnny. 

Dalam kesempatan yang sama, Johnny juga menyampaikan bahwa isu yang harus diselesaikan pemerintah saat ini mencakup literasi digital, fasilitas, dan pendampingan UMKM untuk go digital. 

Selain itu, isu yang harus dituntaskan pun berkenaan dengan penghimpunan big data UMKM, talenta digital, peningkatan kualitas produk dan akses pasar, bantuan permodalan, dukungan sistem pengadaan, dukungan penggunaan produk lokal, serta pemetaan peran antarlembaga.