Kominfo: Infrastruktur TIK di Hulu Belum Lengkap

Ruang digital disebut sebagai unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan, digitalisasi mendorong ekosistem sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditopang oleh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“COVID-19 ini mendorong dan mempercepat kita untuk masuk ke digital society, mempercepat kita juga untuk menggunakan dan memanfaatkan ruang digital,” tutur Johnny sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rabu, 3 Juni 2020.

Sementar itu, laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company berjudul e-Conomy SEA 2019 menyebut, nilai ekonomi digital Indonesia akan memimpin di Kawasan Asia Tenggara dengan kenaikkan lebih dari tiga kali lipat menjadi US$130 miliar pada tahun 2025. Dalam riset lainnya, Google dan Temasek 2019 mencatat, ekonomi berbasis internet di Indonesia berkembang hingga empat kali lipat antara 2015 hingga 2019, yaitu mencapai sekitar US$40 miliar atau 3,57% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Johnny menyatakan saat ini layanan Over The Top (OTT) sudah beroperasional di hilir atau downstream infrastruktur TIK. Namun pada bagian hulu atau upstream, masih ada yang belum lengkap. Dia mengaku bahwa pembangunan infrastruktur TIK bukan hal yang mudah lantaran diperlukan anggaran yang besar.

“Teknologinya tinggi dan butuh waktu yang panjang, analisa ekonomi yang sangat complicated dan rumit agar investasi-investasi itu bisa memenuhi prasyarat-prasyarat investasi,” ujarnya.

Menurut Johhny, pembangunan infrastruktur telekomuniasi tidak hanya dalam konteks mengatasi persaingan antarpelaku industri di ruang digital domestik, melainkan perlu memperhatikan keterbukaan dan penetrasi global, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kita perlu memperhatikan baik-baik dan mencari satu titik temu agar secara nasional biaya infrastruktur kita menjadi lebih kompetitif. Ini perlu menjadi perhatian serius kita dan tidak bisa berpikiran masing-masing independen,” lanjut dia.

Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah rumah tangga yang memiliki/menguasai komputer pada 2018 sebanyak 20,5% atau meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 19,11%. Sedangkan jumlah rumah tangga yang dapat mengakses internet tercatat sebanyak 66,22% atau lebih tinggi dari tahun 2017 yang hanya mencapai 57,33%. Angka ini menunjukkan bahwa adanya potensi bagi masyarakat Indonesia untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dan internet untuk pendidikan.