Industri

Lagu Lama, Komisi IV DPR Kecam Kebijakan Impor Garam

  • JAKARTA – Pemerintah berencana kembali menjalankan impor garam pada tahun ini. Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ema Umiyyatul Chusnah menilai kebijakan tersebut merupakan kegagalan negara dalam upaya meningkatkan potensi garam nasional. Menurut dia, hal tersebut sangat ironis karena Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yakni sepanjang […]

Industri

Aprilia Ciptaning

JAKARTA – Pemerintah berencana kembali menjalankan impor garam pada tahun ini. Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ema Umiyyatul Chusnah menilai kebijakan tersebut merupakan kegagalan negara dalam upaya meningkatkan potensi garam nasional.

Menurut dia, hal tersebut sangat ironis karena Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yakni sepanjang 95.181 kilometer.

“Tapi Indonesia rupanya tidak mampu mencukupi kebutuhan garam di dalam negeri,” kata dia, dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Maret 2021.

Ema menyebut pemerintah justru memilih untuk impor garam dari negara-negara yang garis pantainya jauh lebih pendek dari Indonesia.

Ia pun meminta kementerian terkait, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memaksimalkan perusahaan sektor pangan, khususnya produksi garam.

“Saat ini, terkesan tidak ada kordinasi (antarkementerian) sehingga untuk mencukupi kebutuhan garam sendiri tidak terlaksana,” tuturnya.

Seperti diketahui, dua tahun berturut-turut jumlah impor garam Indonesia mencapai 2,75 juta ton pada 2019 dan 2,92 juta ton pada 2020. Ema pun memperkirakan, tahun ini jumlahnya tidak akan berbeda dengan tahun sebelumnya.

Selain jumlah, permasalahan yang dialami terkait produksi garam nasional juga menyangkut kualitas yang masih di bawah standar. Menurut Ema, hal inilah yang menjadi penyebab mengapa impor garam dilakukan.

“Masalah yang terjadi bertahun-tahun seharusnya sudah mendapat solusi dari BUMN terkait,” ujarnya.

Dalam hal ini, Ema mendorong agar perusahaan menjalankan fungsi dan kinerjanya secara maksimal.

Padahal, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, swasembada garam sempat dicanangkan pada 2015. Namun, tren impor garam setiap tahun masih berlanjut. Realisasi paling tinggi terjadi pada 2018 mencapai 2,83 juta ton atau senilai US$90,6 juta.