Konglomerasi E-Commerce Hambat Pertumbuhan UMKM
- Konglomerasi hingga penguasaan usaha besar atas sektor e-commerce menghambat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bisnis berbasis digital di Indonesia.
Nasional
JAKARTA - Konglomerasi hingga penguasaan usaha besar atas sektor e-commerce menghambat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bisnis berbasis digital di Indonesia.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut penguasaan oleh usaha besar dalam bisnis digital perlu dicegah karena akan membuat UMKM kalah bersaing. Pemerintah perlu memproteksi bisnis digital dari praktik-praktik yang dapat merugikan UMKM.
“Usaha besar cukup hanya menyediakan aplikasi kemudian menjual produknya sendiri. Akan terjadi konflik sosial apabila semua sektor ekonomi dikuasai pemodal besar,” ujar Teten Masduki dalam keterangan resminya, dikutip Selasa 17 Mei 2022.
- Progres Capai 90 Persen, LRT Jabodebek Masuk Fase Uji Coba dan Integrasi Rel dengan Kereta
- PBB Peringatkan Bencana Malnutrisi pada Anak-Anak Akibat Lonjakan Harga Pangan
- Saham Bank BRI (BBRI) Terlaris Diborong Asing, IHSG Sesi I Ditutup Hijau ke Level 6.647
Teten menyebut pelaku UMKM yang masuk ke bisnis digital meningkat tajam dalam dua tahun terakhir. Lompatan ini disebabkan oleh cara berbelanja masyarakat yang mulai berubah dari konvensial ke belanja online, baik dari masyarakat di perkotaan hingga pedesaan.
Saat ini UMKM onboarding ke dalam ekosistem digital telah mencapai 18,5 juta UMKM, atau tumbuh 131 % semenjak sebelum pandemi.
“Angka itu ditargetkan bisa menembus hingga 30 juta UMKM onboarding digital pada 2024,” ujar Teten.
Teten juga menegaskan UMKM yang telah masuk bisnis digital perlu dijaga agar terus survive. Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang sedang memacu jumlah UMKM untuk masuk bisnis digital.
Sejumlah negara juga sudah menerapkan proteksi bagi UMKM saat memasuki bisnis digital. Dia mengacu pada India yang menurutnya bisa menjadi salah satu referensi dalam memproteksi bisnis digital khusus untuk UMKM sebagai upaya penumbuhan iklim usaha yang kondusif, fair, sekaligus bentuk keberpihakan pemerintah terhadap bisnis rakyatnya.
“UMKM diharapkan jangan sampai kalah tarung sebelum bertanding karena harus bersaing dengan pelaku usaha besar di pasar bebas,” ujar Teten.