Kontroversi Twitter, Pengajuan Surat Panggilan ke Senator Elizabeth Warren

JAKARTA - Twitter mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan perintah persetujuan yang terjadi tahun lalu dengan Federal Trade Commission (FTC) terkait pelanggaran data.

Dalam pengajuan pengadilan yang dilakukan pada hari Kamis, Twitter menyatakan niat mereka untuk memanggil Senator Elizabeth Warren sebagai bagian dari pertarungan hukum tersebut.

Setelah miliarder Elon Musk mengambil alih Twitter tahun sebelumnya, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawan dan melakukan pemangkasan biaya secara signifikan.

• 75 Persen Mobil Listrik China Terjual di Asia Tenggara
• Kesepakatan Kontrak United Airlines Picu Kecemburuan Pilot American Airlines
• Kenaikan Suku Bunga Fed Belum Capai Puncak, Rupiah Ditutup Melemah

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan perusahaan untuk mematuhi perintah persetujuan FTC, apakah mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya.

Dilansir melalui Reuters, Sabtu, 22 Juli 2023, minggu lalu Twitter mengajukan permintaan untuk mencabut perintah persetujuan, dengan menuduh FTC bertindak tidak adil dan melampaui kewenangannya dalam pengajuan di pengadilan federal di San Francisco.

Warren adalah salah satu dari beberapa senator Demokrat yang mendorong lembaga tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan privasi Twitter setelah pemecatan karyawan dan mempertimbangkan tindakan hukum terhadap eksekutif jika dianggap diperlukan.

Dalam pengajuan yang diajukan ke pengadilan pada hari Kamis, disebutkan bahwa surat panggilan resmi (subpoena) telah dikeluarkan kepada Warren, meminta informasi tentang komunikasi yang terjadi antara kantor Warren dengan Twitter atau pemiliknya, Elon Musk, baik dengan FTC maupun Komisi Sekuritas dan Bursa.

Kantor Warren dan SEC tidak segera memberikan tanggapan terhadap permintaan untuk memberikan komentar. Sementara itu, FTC menolak memberikan komentar. Twitter, sebagai praktik standar, merespons permintaan komentar dengan mengirimkan emoji kotor.

Pada tahun 2011, Twitter dan FTC mencapai kesepakatan persetujuan setelah dua kali pelanggaran data terjadi di platform media sosial tersebut. Saat itu, Twitter setuju untuk tidak menyesatkan pengguna tentang perlindungan privasi.

Tahun lalu, Twitter sepakat membayar US$150 juta sebagai penyelesaian dengan FTC dan Departemen Kehakiman atas tuduhan penyalahgunaan informasi pribadi pengguna untuk tujuan penargetan iklan.