Korea Potensi Alami Pemulihan Ekonomi Lebih Lambat di 2024

JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan akan memusatkan perhatiannya pada mendukung penghidupan masyarakat dan mengelola faktor-faktor risiko. Hal itu seiring dengan penurunan proyeksi PDB negara untuk tahun 2024 dan peningkatan proyeksi inflasi.

Dalam rencana kebijakan ekonomi dua tahunannya yang dirilis pada hari Kamis, 4 Januari 2024, kementerian keuangan memperkirakan ekonomi akan tumbuh sebesar 2,2% pada tahun 2024, turun dari 2,4% yang terlihat pada bulan Juli, setelah mengalami pertumbuhan sebesar 1,4% pada tahun 2023 yang merupakan level terendah dalam tiga tahun.

Kementerian memperkirakan harga konsumen akan naik 2,6% tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,3%. Pada tahun 2023, harga naik 3,6%.

• PKPU Hutama Karya, Pemohon Cabut Gugatan pada Sidang Perdana
• Emiten Jalan Tol Jusuf Hamka (CMNP) Amankan Kredit Senilai Rp600 Miliar
• Indika Energy (INDY) Dapatkan Pinjaman Rp4,64 Triliun dari Bank Mandiri dan BNI

“Pemulihan ekonomi akan lebih kuat dari tahun lalu di tengah perbaikan perdagangan global dan permintaan semikonduktor, tetapi akan ada kesulitan dalam permintaan domestik dan mata pencaharian masyarakat karena inflasi dan suku bunga yang terus tinggi,” kata kementerian itu.

“Pemerintah akan berfokus utamanya pada pemulihan ekonomi bagi masyarakat umum, sambil mengelola potensi faktor risiko potensial,” ungkapnya, dikutip dari Reuters, Kamis.

Ekspor Korea Selatan naik untuk bulan ketiga berturut-turut pada bulan Desember karena permintaan chip mulai meningkat, meningkatkan harapan untuk pemulihan ekonomi yang didorong oleh ekspor semikonduktor.

Bank sentral negara ini tetap mempertahankan tingkat suku bunga kebijakan sebesar 3,5%, yang merupakan yang tertinggi sejak akhir 2008, sejak kenaikan terakhir pada Januari 2023, dalam upayanya untuk terus melawan inflasi yang lambat mereda, namun tetap tinggi.

Kementerian keuangan mengatakan bertujuan untuk menurunkan inflasi, yang mencapai 3,2% pada bulan Desember, ke level 2% dalam paruh pertama tahun 2024, dengan langkah-langkah kebijakan yang lebih banyak, seperti pemotongan pajak dan tarif, dan pembekuan biaya utilitas publik.

Untuk mendongkrak konsumsi, pemerintah berencana menaikkan pembebasan pajak atas belanja kartu kredit dan melanjutkan upaya untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, termasuk pembebasan biaya penerbitan visa bagi wisatawan rombongan dari China dan negara-negara Asia lainnya.

• Garuda Indonesia (GIAA) Eksekusi Sebagian Obligasi Rp775 Miliar
• Lelang SUN Perdana 2024 Capai Rp21,75 Triliun, Ini Pemicunya
• Tata Cara Perizinan Layanan Digital Perbankan Menurut POJK Terbaru

Untuk perusahaan, kementerian mengatakan akan memperkenalkan pemotongan pajak sementara baru atas investasi dalam penelitian dan pengembangan serta memperpanjang keringanan pajak yang ada atas investasi fasilitas hingga akhir 2024.

Kementerian mengatakan akan memperluas langkah-langkah dukungan likuiditas jika diperlukan untuk mencegah krisis kredit pada pembangun dan proyek real estat. Bulan lalu, sebuah perusahaan konstruksi menengah mengajukan restrukturisasi utang, meningkatkan kekhawatiran atas sektor konstruksi.