Korea Utara Tuding Badan Nuklir PBB Sebagai 'Terompet Bayaran' AS

JAKARTA - Korea Utara mengecam Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) karena bergabung dengan kampanye pimpinan AS untuk menekan program nuklir mereka. Mereka menyebut lembaga pengawas nuklir PBB tersebut sebagai “terompet bayaran” Washington. 

Seorang juru bicara yang tidak disebutkan namanya dari Kementerian Industri Ketenagalistrikan Korea Utara merilis pernyataan yang mengkritik resolusi yang diadopsi dalam konferensi umum IAEA akhir pekan lalu. Resolusi itu meminta Korea Utara untuk mengendalikan program nuklirnya.

Dilansir dari Reuters, pada Senin, 2 Oktober 2023, juru bicara tersebut menggambarkan resolusi tersebut sebagai “hasil konspirasi” oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dia menyatakan status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir “tidak dapat diubah.”

“Lelucon pasukan musuh seperti itu adalah pengungkapan niat jahat mereka untuk menutupi tindakan kriminal mereka yang secara serius mengancam sistem non-proliferasi nuklir internasional dan membenarkan kebijakan permusuhan mereka terhadap DPRK,” katanya, menurut media pemerintah KCNA.

• Ingin Beli iPhone 15 Baru? Cari Tahu Cara Transfer Data dari iPhone Lama Anda
• Wah BSI Sabet Peringkat 3 ESG Rating Global Islamic Bank
• Lagi Ramai di Medsos, Ini Cara Kerja Doxing yang Perlu Anda Waspadai!

DPRK merujuk pada nama resmi Korea Utara, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea. Juru bicara tersebut juga menuduh Kepala IAEA Rafael Grossi memimpin dalam menciptakan atmosfer tekanan terhadap DPRK. 

Hal itu dengan “menyebar cerita palsu” tentang kemungkinan uji nuklir yang akan datang. Grossi memperingatkan tahun lalu bahwa negara yang tertutup rapat ini bisa melanjutkan pengujian nuklir pertamakalinya sejak tahun 2017. 

“Jika IAEA ingin menghindari kritik internasional sebagai peniup terompet berbayar AS, akan bijaksana bagi mereka untuk fokus pada penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas internasional,” kata juru bicara tersebut. 

Hal itumerujuk pada apa yang disebutnya sebagai penyebaran senjata nuklir oleh AS dan pembuangan air limbah oleh Jepang dari pabrik nuklir Fukushima yang rusak. IAEA tidak memiliki akses ke Korea Utara sejak Pyongyang mengusir inspektornya pada tahun 2009 dan kemudian kembali melakukan uji nuklir.