KPK Limpahkan Berkas Tersangka Suap Proyek Jalur Kereta ke Pengadilan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas kedua tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap terkait proyek jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke Pengadilan.

“Tim Jaksa KPK telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan tersangka Dirut PT Bhakti Karya Utama,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu, 24 Januari 2024.

“Serta Asta Danika (AD) dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi (ZF) ke Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.”

• Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Ditarget Rampung Sebelum Lebaran
• BRI Life Bukukan Net Profit Rp535,2 Milyar Sepanjang Tahun 2023
• Rekomendasi Saham MEDC Hingga ACES Hari Ini

Ali menambahkan, setelah proses pelimpahan, KPK segera menjalankan pemindahan tempat penahanan keduanya ke Rutan Kebon Waru. “Penahanan keduanya menjadi wewenang Pengadilan Tipikor.”

Ia juga menyatakan, jadwal sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan masih menunggu penentuan tanggal oleh Ketua Majelis Hakim yang akan memimpin persidangan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua individu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kedua tersangka tersebut adalah Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD) dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi (ZF). AD langsung ditahan di Rutan KPK, sementara ZF diminta untuk bersikap kooperatif dalam pemeriksaan selanjutnya.

Kejadian tersebut berawal ketika AD dan ZF berupaya untuk diakui sebagai pemenang dalam lelang proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, terutama di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.

Keduanya merupakan perusahaan swasta yang sebelumnya telah melibatkan diri dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan.

Demi perusahaannya terpilih, AD dan ZF melakukan pendekatan dengan SPH, yang saat itu menjabat sebagai PPK dari paket besar kegiatan surat berharga syariah negara (SBSN) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, khususnya pada Satuan Kerja Lampegan-Cianjur untuk proyek peningkatan jalur kereta api Lampengan-Cianjur tahun 2023-2024.

• Makin Canggih, Korsel Gunakan AI untuk Cek Kualitas Kimchi
• WIKA Beton (WTON) Incar Kontrak Baru Senilai Rp7,48 Triliun pada 2024
• Wika Beton Bidik Kontrak Baru Rp7,48 Triliun di 2024

Beberapa tugas dalam paket pekerjaan SPH termasuk peningkatan jalur KA R 33 menjadi R 54 KM 76+400 hingga 82+000 antara Lampegan - Cianjur dengan nilai kontrak sebesar Rp41,1 Miliar.

Tindakan SPH ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan kandidat pemenang lelang sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk dari HNO yang menjabat sebagai Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian.