KPK Terima 5.079 Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023, DKI Paling Banyak

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan capaian kinerja selama tahun 2023 pada Selasa, 16 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango membeberkan lembaga antirasuah itu mendapatkan 5.079 laporan pengaduan masyarakat (dumas) selama periode tahun 2023. 

Laporan tersebut bisa menjadi awal mula penanganan sebuah perkara di KPK. “Selama tahun 2023 KPK menerima 5.079 laporan. Dari jumlah tersebut 690 laporan diarsipkan (belum dapat ditindaklanjuti) 4.389 laporan dilakukan verifikasi,” kata Nawawi saat membacakan laporan kinerja KPK, dipantau secara daring melalui saluran Youtube KPK.

Dari jumlah tersebut sebanyak 1.962 dalam proses penelaahan oleh lembaga antirasuah. Nawawi memerinci lagi sebanyak 3 laporan diteruskan kepada pihak eksternal, 9 laporan diteruskan pada pihak internal, 2 laporan dalam tahap verifikasi, dan 2.413 laporan belum dapat ditindaklanjuti. 

Pada kesempatan itu, dipaparkan juga tentang daerah dengan laporan pengaduan masyarakat paling banyak sepanjang 2023. Sebanyak lima wilayah masuk dalam kategori tersebut di mana DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan 759 laporan pengaduan masyarakat. 

Disusul posisi kedua yaitu Jawa Barat sebanyak 483 laporan. Posisi ketiga ditempati Jawa Timur sebanyak 430 laporan. Keempat ditempati oleh Sumatra Utara sebanyak 354 laporan dan terakhir Jawa Tengah sebanyak 270 laporan.

Pada kesempatan yang sama, KPK menyampaikan tentang penanganan tindak pidana korupsi. Sebanyak 127 perkara dalam proses penyelidikan, 161 perkara proses penyidikan, 129 perkara di tahap penuntutan, 124 perkara dalam proses eksekusi dan 94 perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

• Lampu Hijau Wijaya Karya Dapat PMN Lewat Rights Issue
• Trump Menangkan Kaukus Iowa, Kuatkan Dominasi di Partai Republik
• Waduh, Akun Instagram Mahfud MD Kena Hack

Nawawi juga membeberkan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK selama tahun 2023. Tercatat delapan kali lembaga antirasuah itu melakukan OTT di berbagai wilayah. Rinciannya yaitu OTT di Kabupaten Kepulaian Meranti, Provinsi Riau terkait kasus manipulasi dan suap pemeriksaan keuangan.

“Kedua, suap proyek pembangunan jalur KA di Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa-Sumatra,” kata Nawawi. Ketiga, terdapat kasus suap proyek pengadaan digital Bandung Smart City. Keempat yaitu suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Kelima, kasus suap pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Kemudian keenam yaitu kasus pemberian hadiah atau janji pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Ketujuh, suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur serta terakhir yaitu kasus pemberian hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Maluku Utara.

KPK juga mengembangkan tindak pidana pencucian uang sebanyak delapan perkara sepanjang tahun 2023. Kedelapan tersangka tersebut yaitu Muhammad Syahrir dalam kasus suap dan gratifikasi perizinan Pemprov Riau. Kemudian Gazalba Saleh dalam perkara suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Nama ketiga yaitu mantan Gubernur Papua yang baru saja meninggal, Lukas Enembe dalam perkara gratifikasi. Keempat, Rijanotto Lakka dalam kasus gratifikasi di Pemprov Papua. 

Kelima dan keenam tercatat nama Rafael Alun Trisambodo serta Andi Pramono dalam perkara gratifikasi di Ditjen Pajak Kemenkeu. Ketujuh, pengadaan fiktif oleh Catur Prabowo di PT Amarta Karya serta terakhir menyeret nama Syahrul Yasin Limpo dalam kasus pemerasan di Kementan.