Krisis Korsel, Polisi Gagal Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

JAKARTA - Krisis politik di Korea Selatan memuncak setelah upaya otoritas untuk menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan atas tuduhan pemberontakan gagal. Insiden ini terjadi di kompleks kepresidenan di Ibu Kota Seoul. Perlawanan dari Pasukan Keamanan Presiden (PSS) dan tentara berhasil menggagalkan upaya penangkapan.

Pada Jumat, pagi hari, 3 Januari 2024, otoritas dari Corruption Investigation Office (CIO) yang didukung oleh polisi mencoba melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon. Namun, lebih dari 200 agen PSS dan tentara membentuk rantai manusia di sekitar kompleks kepresidenan untuk menghalangi petugas. Meskipun ketegangan meningkat diantara dua pihak, tidak ada penggunaan senjata yang dilaporkan selama insiden yang berlangsung selama enam jam ini.

“Jangan menyeret staf yang jujur dari Layanan Keamanan Presiden dan pejabat publik lainnya ke dalam jurang kejahatan,” ujar anggota parlemen Korea Selatan dari Partai Oposisi, Jo Seung-lae,  dilansir Al Jazeera, Jumat, 3 Januari 2024.

• Penjualan Batu Bara dan Nikel UNTR Melejit Signifikan di Tengah Cuaca Ekstrem, Begini Prospek Sahamnya
• Sederet Nama yang Berpotensi Nyapres Setelah Presidential Threshold Dihapus
• MK Hapus Presidential Threshold, Begini Tanggapan Sejumlah Partai

Yoon Suk Yeol menghadapi tuduhan serius terkait pemberontakan sebagai konsekuensi dari pengumuman darurat militer yang ia buat pada tanggal 3 Desember 2024 yang lalu. Deklarasi itu diumumkan sebagai langkah untuk mengatasi kebuntuan politik yang melanda Korea Selatan, yang menurut Yoon telah mengancam stabilitas nasional. 

Namun, langkah tersebut justru memicu kontroversi besar dan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk parlemen dan masyarakat sipil. Sebanyak 190 anggota parlemen dengan cepat menolak keputusan itu dalam pemungutan suara, memaksa Yoon untuk mencabut darurat militer hanya enam jam setelah pengumumannya. 

Meski demikian, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum, sehingga memicu penyelidikan dan dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Yoon.

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan Kepala Staf Angkatan Darat Park An-su telah ditahan dan didakwa atas peran mereka dalam deklarasi darurat militer. Penyelidikan terhadap pejabat lain yang diduga terlibat juga sedang berlangsung.

Menanggapi upaya penangkapan tersebut, Ratusan pendukung Yoon berkumpul di sekitar kediaman presiden di Seoul, membawa spanduk dan meneriakkan dukungan mereka. Mereka bersikeras melindungi Yoon, bahkan menyerukan agar kepala CIO ditangkap atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan. 

• Penjualan Batu Bara dan Nikel UNTR Melejit Signifikan di Tengah Cuaca Ekstrem, Begini Prospek Sahamnya
• Sederet Nama yang Berpotensi Nyapres Setelah Presidential Threshold Dihapus
• MK Hapus Presidential Threshold, Begini Tanggapan Sejumlah Partai

Langkah CIO Selanjutnya

Setelah upaya penangkapan dihentikan, CIO mengumumkan pembatalan penangkapan dilakukan demi menjaga keamanan nasional. Kepala CIO menyatakan akan mengevaluasi langkah berikutnya, termasuk kemungkinan memanggil kepala dan wakil kepala PSS untuk penyelidikan lebih lanjut.

Tim hukum Presiden Yoon menolak legalitas surat perintah penangkapan tersebut. Mereka berargumen bahwa CIO tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan.

"Terkait pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, diputuskan bahwa pelaksanaan tersebut secara efektif tidak memungkinkan karena kebuntuan yang sedang berlangsung. Kekhawatiran terhadap keselamatan personel di lokasi menjadi alasan untuk menghentikan pelaksanaan tersebut." ungkap CIO dalam pernyataan resminya.

Kasus pemakzulan Presiden Yoon kini berada di Mahkamah Konstitusi. Sidang lisan pertama dijadwalkan digelar pada tanggal 14 Januari 2025 mendatang. Jika terbukti bersalah, Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang dimakzulkan dengan tuduhan pemberontakan.

Surat perintah penangkapan terhadap Yoon berlaku hingga 6 Januari, sehingga memberikan waktu bagi otoritas untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. CIO menyatakan bahwa keputusan terkait penahanan atau pembebasan Yoon akan diambil setelah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan keamanan.

Krisis ini telah memperdalam polarisasi politik di Korea Selatan. Pendukung dan penentang Yoon terus mengadakan demonstrasi di berbagai kota, menambah tekanan pada pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Pengamat politik memperingatkan bahwa situasi ini dapat merusak stabilitas politik dan ekonomi negara jika tidak segera diatasi.