Krisis Pakistan: Parlemen Dibubarkan untuk Buka Jalan Pemilihan Nasional

JAKARTA - Presiden Pakistan Arif Alvi membubarkan parlemen di negaranya atas saran Perdana Menteri Shehbaz Sharif, Rabu 9 Agustus 2023 malam waktu setempat. Langkah ini membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan nasional di tengah krisis politik dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Dilansir dari Reuters, Kamis 10 Agustus 2023, saran ini diberikan tiga hari sebelum berakhirnya masa jabatan lima tahun parlemen, yang akan selesai pada 12 Agustus. Langkah ini akan diikuti pemerintahan sementara yang dipilih Sharif dan seorang pemimpin oposisi. 

Upaya itu untuk mengadakan pemilihan baru dalam waktu 90 hari. “Malam ini, saya akan memberikan saran kepada Presiden untuk membubarkan parlemen,” kata Perdana Menteri kepada parlemen sebelumnya.

• Dari Air hingga Pemberdayaan Masyarakat, Inilah Cara BSD Terapkan ESG
• Terapkan ESG, Modalku Berkomitmen Patuhi 10 Prinsip UNGC
• 5 Fakta Ferdy Sambo yang Lolos dari Hukuman Mati

Sharif akan memulai diskusi dengan pemimpin oposisi pada hari Kamis untuk memilih dari kandidat yang direkomendasikan dari kedua belah pihak untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri sementara.

Namun, pemungutan suara tersebut mungkin akan ditunda beberapa bulan karena komisi pemilihan dijadwalkan akan mulai menyusun ulang ratusan daerah pemilihan berdasarkan sensus baru.

Para ahli menyatakan penundaan dalam pemilu dapat memicu kemarahan publik dan menambah ketidakpastian di negara yang bersenjatakan nuklir itu. Pemilihan umum terakhir pada Juli 2018 dimenangkan oleh partai mantan pemain kriket yang beralih menjadi politisi, Imran Khan. 

• 5 Tanda Anda Memiliki Kondisi Keuangan yang Sehat
• Ingin Hidup Tenang, Ini 5 Panduan Mindfulness untuk Pemula
• Makna Nama Baru Gunung Bawah Laut di Pacitan ‘Jogo Jagad’

Dia beberapa hari kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri untuk pertama kalinya. Khan telah berada di pusat gejolak politik sejak dia digulingkan sebagai Perdana Menteri melalui mosi tidak percaya tahun lalu, yang memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas Pakistan. 

Dia kemudian divonis dan dipenjara dalam kasus korupsi, setelah itu ia dilarang mengikuti pemilihan apa pun selama lima tahun. Khan telah menuduh militer yang berkuasa, yang telah memerintah Pakistan sejak kemerdekaan pada tahun 1947, bertanggung jawab atas penggulingannya. Militer membantah tuduhan tersebut.

Khan digantikan oleh Sharif, yang telah berjuang menghadapi krisis ekonomi parah dan tingkat inflasi tertinggi dalam sejarah. Itu ketika pemerintah menerapkan reformasi yang “menyakitkan” untuk mendapatkan kucuran Dana Moneter Internasional (IMF).