Krisis Politik Vanuatu: Perdana Menteri Hadapi Mosi Tidak Percaya

JAKARTA - Vanuatu, yang menjadi pusat persaingan strategis antara China dan negara-negara barat di Kepulauan Pasifik, belum kunjung lepas dari krisis politik. Perdana menteri mereka yang condong ke barat, Alatoi Kalsakau, bakal menghadapi mosi tidak percaya di parlemen pekan depan.

Pemimpin oposisi, Bob Loughman, mantan perdana menteri yang mendekatkan Vanuatu dengan China telah mengajukan mosi tidak percaya kepada parlemen pada Kamis 3 Agustus 2023. Dia mendapat tanda tangan dari 29 anggota parlemen, jumlah yang cukup untuk menggolkan mosi tersebut. 

Dilansir dari Reuters, Jumat 4 Agustus 2023, Perdana Menteri Alatoi Kalsakau, yang memimpin pemerintahan koalisi, menyatakan bahwa ia tetap percaya diri menghadapi upaya-upaya penggulingannya. 

• Aroma Wewangian Tingkatkan Memori pada Lansia
• Telan Dana Rp3,2 Triliun, Tol Bocimi Seksi II Diresmikan Jokowi
• Hati-Hati! Kini Pinjol Ilegal Mulai Menyasar Korban yang Tidak Ajukan Pinjaman

Kalsakau, yang menghadapi reaksi negatif dari beberapa politikus setelah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Australia, mengatakan bahwa tujuh hari negosiasi politik berikutnya adalah “hari-hari kritis.”

Seorang pejabat parlemen mengatakan parlemen akan kembali bersidang pekan depan untuk mosi tidak percaya. Jika mosi tersebut berhasil, seorang perdana menteri baru akan dipilih melalui suara anggota parlemen.

Kalsakau dan Loughman sama-sama tidak memberikan tanggapan tegas terkait mosi tidak percaya tersebut. Sepekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan ke Vanuatu. Itu kunjungan perdana seorang pemimpin Prancis ke Vanuatu sejak pemimpin perang Charles de Gaulle.

Imperialisme Baru

Dalam kesempatan itu, Macron memberikan pidato peringatan tentang “imperialisme baru” di Pasifik, yang dianggap mengacu pada China. China telah menjadi pemberi pinjaman infrastruktur utama bagi Vanuatu, di mana mereka mendonasikan bangunan parlemen, stadion, dan kantor perdana menteri. 

Bank EXIM China adalah kreditor terbesar Vanuatu, mencakup sepertiga dari hutang negara tersebut, menurut Dana Moneter Internasional (IMF). Vanuatu, bekas wilayah Prancis dan Inggris, meraih kemerdekaan pada tahun 1980.

Amerika Serikat dan sekutunya berupaya untuk mencegah negara-negara Kepulauan Pasifik menjalin hubungan keamanan dengan Beijing. Hal ini menjadi perhatian di tengah ketegangan terkait Taiwan, dan setelah China menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon.

Washington berkeinginan membuka kedutaan besar di Vanuatu sebagai bagian dari upaya untuk kembali berhubungan dengan wilayah tersebut. Namun Amerika Serikat telah diblokir untuk masuk ke pelabuhan tahun ini dalam patroli illegal fishing (penangkapan ikan ilegal).