KTT ke-43 ASEAN: Jokowi Belum Menyerah Soal Myanmar
- Jokowi sempat mengatakan isu di Myanmar sangat kompleks karena konfliknya sudah melibatkan banyak pihak.
Dunia
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematangkan persiapan menjelang gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan 5-7 September 2023 mendatang. Jokowi berharap semua hal terkait KTT rampung pada waktu penyelenggaraan.
“Ini semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah disiapkan, dan kita harapkan nanti pada saat KTT ASEAN semuanya sudah 100 persen siap di bulan September,” kata Jokowi dalam keterangan resmi di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta dikutip Rabu, 9 Agustus 2023.
Terkait kehadiran para pemimpin negara-negara mitra ASEAN, Jokowi mengatakan hingga saat ini konfirmasi kehadiran mereka masih terus berproses. Hal itu termasuk konfirmasi kehadiran Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. “Semuanya masih proses. Konfirmasinya masih proses semuanya,” jelasnya.
Salah satu isu yang diangkat Jokowi dalam pertemuan ini adalah soal Myanmar. Jokowi sempat mengatakan isu di Myanmar sangat kompleks karena konfliknya sudah melibatkan banyak pihak. Dirinya berharap persoalan di Myanmar dapat segera selesai karena menyangkut kemanusiaan dan rakyat Myanmar.
- 3 Program Bank Jatim dalam Penerapan ESG
- Implementasi ESG BTPN Syariah, Berhasil Turunkan Kemiskinan Ekstrem Nasabah Hingga 8,5 Persen
- Tidak Sanggup Lunasi Obligasi, Waskita di Ambang PKPU
Meski demikian, Jokowi mengakui tidak gampang menyelesaikan konflik tersebut. “angat kompleks, konfliknya sudah bukan konflik satu dengan dua, tapi dengan tiga, dengan empat, dengan lima, sehingga memerlukan waktu,” ujarnya.
Jokowi yakin perdamaian dapat tercapai alau semua stakeholder di Myanmar memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah. "Kalau enggak, memang sangat sulit,” ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Sebagai informasi, konflik internal yang terjadi di Myanmar digambarkan sebagai perang saudara terpanjang di dunia. Hal ini karena telah berlangsung sekitar tujuh dekade dan mengacu pada serangkaian pemberontakan yang berlangsung sejak 1948 ketika negara ini bernama Burma merdeka penjajahan Inggris.
Kekerasan Semakin Meningkat
Konfik tersebut sebagian didasarkan pada perlawanan antar etnis-etnis di Myanmar yang kemudian membentuk pasukan bersenjata untuk melawan angkatan bersenjata Myanmar, Tatmadaw guna memperjuangkan hak demokrasinya. Akibat konflik tersebut, kekerasan di Myanmar terus meningkat.
Kini, kejahatan junta militer Myanmar pada warga sipil dikabarkan semakin intensif. Laporan Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM), yang mencakup periode antara Juli 2022 dan Juni 2023 menyatakan ada bukti kuat militer Myanmar dan milisi afiliasinya telah melakukan tiga jenis kejahatan perang terkait pertempuran dengan meningkatnya frekuensi dan kelancangan.
Kejahatan ini termasuk penargetan warga sipil secara tidak proporsional dengan menggunakan bom serta pembakaran rumah dan bangunan sipil, yang terkadang mengakibatkan kehancuran seluruh desa. Laporan itu pun mengutip pembunuhan warga sipil atau pejuang yang ditahan selama operasi.