Kuota BBM Subsidi Diprediksi Hanya Cukup Sampai Awal Desember 2023

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi. Kebijakan tersebut untuk meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di masyarakat.

Hal ini lantaran kuota BBM subsidi diprediksi bakal habis pada awal Desember 2023 merujuk realisasi hingga akhir Juli 2023.  Sebagai informasi, kuota BBM subsidi 2023 telah ditetapkan sebesar 17 juta KL. 

Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan pembentukan Satgas penting untuk menjaga penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. “Subsidi BBM diberikan untuk golongan masyarakat tertentu sebagai wujud tanggung jawab sosial pemerintah pada warga,” ujarnya. 

Pihaknya menjelaskan satgas ini beranggotakan wakil dari BPH Migas dan pihak terkait lainnya, misalnya PT Pertamina yang memiliki tugas memonitoring kuota BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. 

• Bobby Larang PKL Jualan di Jalan Nasional Kota Medan
• Sebuah Sistem Vital Arus Laut Terancam Runtuh
• Ahli: 7 Tanda Anda Memiliki Mental Kuat

Anggota komite Eman Salman Arief mengatakan tim gabungan ini nantinya secara intensif akan melakukan pemantauan ke TBBM, SPBU. Pemantauan, imbuhnya, diutamakan di daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah pertambangan. "Pemerintah telah melarang penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan pertambangan,” tutur Eman.

Menurutnya, untuk monitoring kawasan pertambangan, pemerintah akan menggandeng Inspektur Tambang.  “Kami menggunakan bantuan Inspektur Tambang di daerah untuk mengecek apakah kendaraan-kendaraan di dalam tambang menggunakan BBM subsidi atau non subsidi,” ujarnya.

Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah, BP Migas mengatakan pengawasan yang ketat  penting agar subsidi tidak melebihi kuota yang ditetapkan. “Kami mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta KL pada tahun 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun,” imbuh Iwan.

Habis Awal Desember

Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi diperkirakan hanya akan cukup hingga awal Desember 2023. Tim perlu berupaya keras agar pendistribusian BBM subsidi ini tepat sasaran dan tepat jumlah. "Tidak kurang dan tidak lebih dari jumlah kuota yang ditetapkan Pemerintah,” jelas Iwan.

Supaya BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, pemerintah melakuakan beberapa upaya antara lain penggunaan QR Code dan menertibkan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi melalui peningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah. 

“Kenyataannya, banyak surat rekomendasi yang masih perlu diklarifikasi lagi. Sebagai contoh, kebutuhan melaut nelayan misalnya sekitar 20 liter BBM untuk 2 hari dan biasanya beristirahat sehari untuk tidak melaut. Tapi, yang terjadi, nelayan setiap hari mengambil jatah BBM subsidi dan kemudian dijual ke pengepul," tuturnya.

Selain itu, dilakukan pula mitigasi pencegahan over kuota terutama pada wilayah dengan potensi penyalahgunaan seperti wilayah pertambangan, perkebunan dan pelabuhan.