Kurang dari Sebulan, 76.448 UMKM Sudah Kantongi NIB di OSS

JAKARTA -- Online Single Submission (OSS), platform perizinan digital yang dicanangkan Kementerian Investasi/BKPM diklaim memberikan kemudahan bagi iklim investasi. Terbukti, sebanyak 76.448 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak diluncurkan 9 Agustus 2021 lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahladalia mengatakan bahwa OSS telah memantik minat para pelaku UMKM untuk melakukan lompatan investasi. Tidak sampai sebulan, hampir ratusan ribu pelaku usaha yang memiliki legalitas berusaha.

Hingga 29 Agustus, jumlah NIB yang terdaftar di OSS sebanyak 76.778 UMKM. Sebanyak 96,46% dari jumlah itu merupakan NIB usaha mikro. Sedangkan yang lainnya adalah usaha kecil berjumlah 1.999 NIB, dan usaha menengah 380 NIB.

• Tertekan Permintaan Global, Laba Bersih Bukit Asam Masih Naik 38,04 Persen pada Semester I-2021
• BSI Bantah Indikasi Monopoli Perbankan Syariah
• Ayoconnect Raih Pendanaan Pra-Seri B Rp143,06 Miliar untuk Kembangkan Open Finance di Indonesia

Sementara itu, untuk penanaman modal asing sebanyak 126 NIB dan Badan usaha sebanyak 6.059 NIB. Yang lainnya adalah usaha besar 0,04% dan sisanya perwakilan.

"Aritnya, bahwa betul jumlah unit usaha di Republik Indonesia itu 99 persen lebih itu ada pada UMKM. Jadi UMKM ini penting menjadi bagian yang harus kita dorong betul untuk memudahkan mereka dalam melakukan investasi," ujar Bahlil dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Rabu, 1 September 2021.

Bahlil mengapresiasi antusiasme para pelaku UMKM untuk memberikan langkah maju dalam iklim usaha yang terintegrasi.

Namun, dia mengakui bahwa penerapan OSS belum sepenuhnya sempurna. Masih ada penyesuaian, perbaikan dan adaptasi sistem yang terus dilakukan.

"Kami mengakui, dalam pelaksanaan OSS, belum seratus persen sempurna. Karena tidak ada aplikasi di dunia yang begitu dijalankan langsung 100 persen perfect. Itu selalu ada butuh penyesuaian-penyesuaian. Dan untuk mengambil data migrasi yang berjumlah jutaan itu butuh waktu," katanya.

Sebelumnya, Bahlil menjamin jika tingkat keberhasilan layanan OSS Berbasis Risiko ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 83 persen.

"Kami miliki keyakinan setelah mengetes, insyaallah tingkat keberhasilan aplikasi ini 83 persen dan 17 persen masih lakukan penyesuaian," katanya dalam peluncuran OSS pada 9 Agustus 2021.

Bahlil mengatakan layanan OSS ini dikembangkan oleh Indosat, sehingga kualitas dari layanan OSS ini bukanlah main-main. Ia dan pihak BKPM berjanji akan bertanggung jawab apabila ada masalah.

"Kami jujur sampaikan yang kerjakan ini adalah Indosat, jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng Pak (Jokowi). Kalau ada trouble (masalah), Indosat dan kami sebagai Menteri Investasi yang akan bertanggung jawab," pungkasnya.

Bahlil juga mengungkap sistem OSS ini bisa berjalan selama ada koneksi internet, Bahlil menyampaikan kendala implementasi sistem tersebut sangat mungkin terjadi terutama di daerah-daerah minim pasokan listrik serta daerah-daerah yang belum memadai jaringan internetnya.

Untuk mengatasi hal ituBahlil dan timnya telah merancang sistem online full dan semi online untuk mengakomodir daerah-daerah di Indonesia yang belum memadai koneksi internetnya.

"Jadi kita bikin ada yang namanya online full dan semi online. Jadi kalau daerah-daerah yang listriknya enam jam per hari, dia akan urus izin saat listrik dinyalakan. Tapi daerah-daerah yang listriknya nggak ada, internetnya nggak ada, ini kita lagi merumuskan dengan Indosat agar betul-betul implementasi OSS ini bisa berjalan," ucapnya.