Kurangi Backlog Perumahan, Kementerian PUPR Gandeng BTN Jangkau MBR Informal
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melakukan kolaborasi dengan Bank BTN
Nasional
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melakukan kolaborasi dengan Bank BTN untuk bersinergi dalam program bantuan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal.
Tujuan kolaborasi ini agar akses MBR informal semakin meningkat sehingga mampu menudung pencapaian program sejuta rumah pada tahun ini serta mampu menjangkau masyarakat MBR informal lebih banyak lagi.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya sangat mendukung terlaksananya program perumahan khususnya MBR informal di seluruh wilayah Indonesia.
- Dikirim ke Ukraina, Panzerfaust 3 akan Bertarung dengan Musuh Sejatinya
- Gudang Garam (GGRM) Tambah Modal Anak Usaha Rp2 Triliun untuk Bangun Bandara Kediri
- Buah Simalakama dari Fenomena Rokok Murah yang Marak Dikonsumsi Akibat Kenaikan Cukai
"Kolaborasi ini dilakukan Kementerian PUPR untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Untuk itu, kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank BTN sangat diperlukan guna menjangkau lebih banyak masyarakat MBR informal," kata Iwan Suprijanto dalam keterangan resmi, Rabu, 9 Maret 2022.
Untuk menyediakan perumahan MBR informal dibutuhkan pemetaan detail untuk mengetahui seberapa besar risiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan.
Iwan meyakini, Bank BTN juga memiliki pola pemetaan risiko tersebut. Ketika program MBR Informal ini dilakukan secara sinergi pemetaan tersebut akan lebih rinci pasti dan lebih mudah menjangkau masyarakat dalam pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) oleh perbankan.
Lebih lanjut, kekurangan kebutuhan (backlog) kepemilikan rumah di Indonesia saat ini sudah mencapai 11 juta unit rumah. Sedangkan, backlog kepenghunian rumah mencapai 7,6 juta unit. Berdasarkan data tersebut, terdapat 93% backlog kepemilikan perumahan yang didominasi oleh MBR sebanyak 33% dan masyarakat miskin sejumlah 60%.
"MBR kebanyakan belum memiliki hunian tetap atau menghuni hunian yang belum layak huni, merupakan masyarakat yang berada di sektor informal atau berpenghasilan tidak tetap (non fixed income)," katanya.