Labuan Bajo Destinasi Wisata Super Premium, Ini Yang Diminta Jokowi

LABUAN BAJO-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengembangan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai destinasi super premium dimulai awal tahun ini dengan tetap melibatkan seluruh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas ‘Pengembangan Destinasi Pariwisata Labuan Bajo’ di Hotel Plataran Labuan Bajo, NTT, Senin (20/1).

Jokowi sebagaimana dikutip dari Antara dalam rapat terbatas tersebut mengatakan ada beberapa hal yang dia tekankan berkaitan dengan Labuhan Bajo.

“Yang pertama yang berkaitan dengan penataan kawasan, kita memang ingin segmen pasar wisatawan yang hadir di sini adalah yang pengeluarannya lebih besar dari wisatawan kebanyakan dan oleh sebab itu kita perlu sekali melakukan integrasi baik berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden pun menilai bahwa masih perlu tambahan sejumlah hotel baru di Labuan Bajo. “Kita tahu juga di sini ada beberapa hotel berbintang dengan beberapa fasilitas yang ada tapi kita melihat masih sangat diperlukan tambahan hotel untuk Labuan Bajo,” tambah Presiden Jokowi.

Presiden menyebutkan ada 5 zona yang harus ditata yakni Bukit Pramuka, Bukit Air pelabuhan peti kemas kemudian di dermaga penumpang, kawasan Marina dan kelima zona Kampung Ujung.

“Kelima zona tersebut dapat menjadi ruang publik yang tidak terputus.”Sehingga menghadirkan sebuah landscaping yang indah yang menjadi generator penggerak pembangunan kawasan pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo,” tambah Presiden.

Presiden pun memerintahkan penambahan infrastruktur di Bandara Komodo, Labuan Bajo salah satunya dengan penambahan run way dan terminal yang diharapkan akan dilakukan tahun ini. “Karena semua sudah siap dan kita harapkan nantinya bandara ini akan mendapat lalu lintas, traffic yang makin banyak karena pengelolanya memiliki kemampuan, memiliki jaringan yang baik dalam mendatangkan wisatawan ke Labuan Bajo,” jelas Presiden Jokowi.

Masyarakat Lokal Harus Menikmati

Meski dikembangkan sebagai wisata super premium, Presiden menegaskan masyarakat lokal tetap harus ikut menikmati. Untuk itu dia meminta masyarakat harus cepat-cepat ditingkatkan kemampuannya. “Kita tingkatkan kompetensinya dari sisi keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan di industri pariwisata yang ingin kita kerjakan,” tambah Presiden Jokowi.

Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga, juga sampai ditinggal. “Saya berharap ada creative hub yang akan menggarap produk-produk lokal baik sisi desain, packaging, sisi harga. Kita harapkan nantinya tenun, kopi, dan makanan khas benar-benar bisa tumbuh. Seiring dengan itu, atraksi budaya lokal, kesenian lokal semakin hidup dan menghidupkan di kawasan Labuan Bajo.”

Masalah lain yang harus diselesaikan adalah mengenai sengketa tanah. Untuk itu dia meminta Gubernur NTT dan para Bupati memberi perhatian serius pada masalah tersebut.”Tolong jadi catatan karena ini jadi perhatian dari para investor yang ingin menanamkan modal di sini. Betul-betul diselaraskan hukum adat di sini dan hukum positif yang kita miliki,” tegas Presiden.

Tidak ketinggalan Presiden Jokowi meminta kapal besar yang masuk ke Labuan Bajo sudah terdaftar. “Kapal besar yang masuk ke Labuan Bajo saya minta teregistrasi. Jangan sampai di sini hanya menikmati dan membuang sampahnya, tapi masyarakat di sini tidak mendapat manfaat dari kapal besar yang masuk,” ungkap Presiden.

Presiden menargetkan hingga akhir 2020 seluruh infrastruktur sudah siap dibangun dan jika semua sudah rapi dan tertata, Kementerian Pariwisata harus segera melakukan promosi termasuk event internasional agar menarik wisatawan datang. Labuan Bajo diharapkan akan menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan internasional seperti G20 dan ASEAN Summit yang akan digelar pada 2023.

Rapat yang berlangsung di pantai tepi Laut Flores itu dihadiri oleh Menteri Pariwisata Wishnutama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito dan para pejabat terkait lainnya.