Lebih Berat dari Resesi, RI Dibayangi Depresi Tanda-tandanya Deflasi Panjang

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan telah terjadi deflasi selama tiga kali berturut-turut pada kuartal III-2020 yakni -0,05% pada September.

Deflasi tahun ini menjadi yang terpanjang sejak Maret-September 1999. Kondisi tersebut mencerminkan berbagai stimulus ekonomi dari pemerintah tak banyak mengungkit daya beli masyarakat.

“Tergerusnya permintaan masyarakat menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap laju ekonomi pada kuartal ketiga,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad pada TrenAsia.com, Kamis, 1 Oktober 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Jika deflasi berlanjut di kuartal empat, Tauhid mengatakan Indonesia akan memasuki situasi ekonomi yang disebut depresi. Perekonomian terus berada di zona negatif dalam waktu yang lama.

Dampaknya ke masyarakat akan sama dengan yang saat ini sudah terjadi, namun dalam skala yang lebih berat. Katakanlah soal kebangkrutan yang berdampak ke peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan daya beli.

Ancaman Depresi

Bayangan depresi ini bahkan datang sebelum Indonesia resmi mengumumkan resesi. Walaupun, banyak pihak sepakat resesi adalah sebuah keniscayaan, jika dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro yang ‘kebakaran’.

Teranyar, survei HIS Markit menunjukkan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur nasional kembali melemah empat poin di level 47,2 pada September 2020, setelah sempat bangkit ke 50,8 pada Agustus.

“Sangat diyakini jika pada kuartal empat kita terus deflasi maka kita sudah depresi, karena full year kita di bawah nol persen,” tambah dia.

Disinggung proyeksi kapan Indonesia akan kembali inflasi, Tauhid mengaku tidak bisa mengira-ngira. Sebaliknya, Tauhid menyoroti treatment pemerintah terhadap pengendalian COVID-19 yang menurutnya masih setengah-setengah.

Misalnya soal pembatasan sosia berskala besar (PSBB) yang kembali diberlakukan di Jakarta. Sayangnya PSBB berjilid-jilid itu tidak mampu menghasilkan pengendalian yang signifikan, karena pengetatan sosial tidak diimbangi dengan penindakan yang tegas.

“Coba lihat di mana-mana, terutama di tingkat terkecil ya seperti pasar, jalan raya, pemukiman, orang bebas-bebas saja tuh,” kata dia.

Alhasil PSBB hanya memberikan tekanan berat sebelah ke segi perekonomian, tidak imbang ke pengendalian pandemi. Dengan kebijakan ‘nanggung’ seperti itu, tidak ada yang bisa memprediksi kapan kondisi akan mengalami perbaikan.

Satu-satunya solusi adalah evaluasi pengendalian virus, Tauhid sepakat tidak akan ada pertumbuhan ekonomi senyampang penularan virus tidak bisa ditekan.

Sebagaimana dikethaui, laporan BPS menunjukkan terjadi deflasi -0,05% secara month-to-month (mtm). Sementara inflasi secara year on year (yoy) pada September 2020 tercatat 1,42% sesuai prediksi konsensus.

Rinciannya, inflasi tahun kalender 0,89%, inflasi inti 0,13% mtm, dan 1,86% yoy. Inflasi inti ini menjadi yang terendah sejak 2004. (SKO)