<p>Berkas naskah final Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diantarkan kepada Presiden Jokowi dari Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sekretaris jenderal secara resmi menyerahkan draf final Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan. Nantinya, berkas Omnibus Law UU Cipta Kerja ditandatangani Jokowi sebelum diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly. DPR memastikan bahwa naskah final UU Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi esok total berjumlah 812 halaman. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>
Industri

Lembaga Internasional Sambut Baik UU Ciptaker, Siapa Saja?

  • JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah lembaga multilateral dan lembaga rating merespons positif adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bagi masa depan ekonomi Indonesia. “Sejumlah lembaga internasional menilai UU Ciptaker dapat membawa optimisme untuk pemulihan dan memperkuat ekonomi, tidak hanya dari fiskal dan moneter tapi juga perbaikan struktur ekonominya,” kata Sri Mulyani […]

Industri
Ananda Astri Dianka

Ananda Astri Dianka

Author

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah lembaga multilateral dan lembaga rating merespons positif adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bagi masa depan ekonomi Indonesia.

“Sejumlah lembaga internasional menilai UU Ciptaker dapat membawa optimisme untuk pemulihan dan memperkuat ekonomi, tidak hanya dari fiskal dan moneter tapi juga perbaikan struktur ekonominya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin, 19 Oktober 2020.

Bank Dunia

Bank Dunia menilai UU Ciptaker berimplikasi positif bagi pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Alasannya, dalam UU yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 itu mengamanatkan penghapusan berbagai penghambat investasi di Tanah Air.

Dengan begitu, Indonesia bakal terbuka untuk bisnis, hal ini dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

Bank Dunia mengatakan konsistensi pemerintah dalam implementasi UU Ciptaker  adalah hal yang sangat penting. Karena, UU Ciptaker memerlukan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Moody’s

Moody’s melihat UU Cipataker akan menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan lemahnya penurunan pajak, maka Moody’s menganggap pemerintah harus mampu mengelola fiskal secara tepat dan cepat.

Meski mendukung, Moody’s juga memberikan perhatian pada relaksasi standar dan pelaporan lingkungan hidup dalam UU Ciptaker.

Asian Development Bank (ADB)

Berkenaan dengan UU Ciptaker, ADB berkomitmen mendukung pemulihan dari pandemi dan peningkatan prospek ekonomi jangka menengah. ADB menyebut UU ini menciptakan lapangan kerja dan membantu pemulihan ekonomi melalui investasi dan lapangan kerja yang berkualitas.

“ADB mendukung terwujudnya pasar tenaga kerja yang lebih adil sekaligus penanganan masalah pelestarian lingkungan hidup,” tulis ADB, 7 Oktober 2020.

Fitch Ratings

Senada dengan lainnya, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings menyebut UU Ciptaker berdampak positif terhadap reformasi penyelesaian iklim berusaha. Selain itu, UU ini sangat menentukan dampak ke potensi pertumbuhan jangka panjang serta diharapkan akan membawa perubahan nyata.