Lewat NLE, Sri Mulyani Mau Biaya Logistik Hanya 17 Persen dari PDB

JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menargetkan ongkos logistik di Indonesia dapat ditekan menjadi 17% terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sebelumnya sebesar 23,5%.

Pemangkasan biaya logistik ini dilakukan melalui reformasi sistem logistik nasional. Pasalnya, Indonesia menjadi negara dengan biaya logistik yang relatif mahal dibanding negara Asean lain.

“Ongkos di Malaysia tercatat hanya 13% dari PDB, ini yang harus kita dorong melalui pembentukan ekosistem logistik nasional (NLE),” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 24 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Melalui ekosistem logistik yang baru, Sri Mulyani mengatakan keuntungannya tidak hanya soal efisiensi, namun juga kontribusi meningkat, serta mendorong transparansi dan persaingan yang sehat.

Dalam paparannya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan betapa rumitnya sistem logistik di Indonesia. Padahal, Indonesia sudah memiliki National Single Window yang mengintegrasikan 16 kementerian/ lembaga (K/L).

“Itu (National Single Window) belum membangun ekosistem untuk kemudahan transaksi antarpengusaha,” tambah dia.

Wajah Baru Logistik

Untuk itu, pemerintah sudah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020. Dengan begitu, NLE bakal menghubungkan kementerian, pelaku usaha, dan perbankan.

Sehingga, importir dan eksportir serta pelaku logistik tidak lagi berjibaku dengan proses perizinan yang rumit dan lama. Karena sistem NLE ini akan beroperasi non-stop 7×24 jam dan dilakukan secara daring (online).

Jika tidak diatur, biaya logistik Indonesia pada 2028 ditaksir mencapai 24% terhadap PDB. Adapun, Vietnam 20% dari PDB, Thailand 15%, China 14%, Malaysia, Philipina, dan India 13%, Taiwan dan Korea Selatan 9% PDB, serta Singapura dan Jepang sebesar 8% PDB.