Lifting Minyak Kian Loyo, Ini Pengaruhnya ke Setoran Pajak RI 2024

JAKARTA - Penurunan lifting minyak bumi dari tahun ke tahun diakui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpengaruh ke pendapatan negara dari penerimaan pajak. 

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.517,53 triliun . Ini  76,3% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.

Anggito merinci PPh Migas pada Oktober 2024 hanya menyentuh Rp53,70 triliun atau 70,31% dari target yang dianggarkan. Namun secara tahunan mengalami penurunan sebesar 8,9%. PPh migas masih mengalami kontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi.

"Penerimaan pajak terus mengalami perbaikan dalam 4 bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir bulan."katanya dalam APBN KiTa Edisi November pada Jumat, 8 November 2024.

• Bos Garuda Indonesia (GIAA): Saya Bisa Jual Tiket Pesawat Rp500 Ribu
• 34 Saham Loyo, LQ45 Hari Ini 11 November 2024 Ditutup di 879,11
• Tren Terus Menurun, IHSG Hari Ini 11 November 2024 Kembali Melemah 21 Poin

Jika mundur ke belakang selama 2024 memang PPh migas kerap mengalami kontraksi akibat adanya penurunan lifting minyak bumi. 

Melansir APBN Kita, pada Agustus 2024 Kemenkeu mencatatkan penerimaan pajak sampai Agustus 2024 sebesar Rp1.196,54 triliun atau 60,16% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 Rp1.988,9 triliun.  PPh migas mengalami kontraksi hingga 10,23% dibandingkan periode-periode sebelumnya, sampai Agustus 2024 penerimaan dari sektor ini senilai Rp44,45 triliun. Lagi-lagi kontraksi PPh Migas disebabkan oleh penurunan lifting minyak bumi.

Sedangkan pada bulan Juli 2024, penerimaan pajak sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp1.045 triliun atau setara dengan 52,56% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 meski mengalami perlambatan. PPh Migas Rp39,32 triliun atau 51,4% dari target. PPH Migas juga terkontraksi akibat penurunan lifting minyak yang tak pernah capai target.

Hal yang sama juga terjadi di PPh migas Mei 2024, juga mengalami kontraksi, yakni sebesar 20,54%. Realisasi penyerapan PPh migas hingga Mei tercatat sebesar Rp29,31 triliun atau 38,38% dari target. Perlambatan serapan PPh migas utamanya dipengaruhi oleh penurunan lifting migas.

Tekanan Penerimaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui ada tekanan terhadap penerimaan pajak. Sri Mulyani lebih menjelaskan penerimaan pajak ini terdiri atas PPh non migas Rp377 triliun atau 35,4% dari target. Selain itu PPN dan PPnBM tembus sebesar Rp218,5 triliun atau 26,9%,. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lain Rp3,87 triliun atau 10,2%. Terakhir PPh Migas Rp24,81 triliun.

"Harga komoditas energi yang masih fluktuatif, Ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan PNBP Indonesia mengalami penurunan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Mei pada Senin, 27 Mei 2024.

Pada penerimaan pajak Maret 2024, diakui Sri Mulyani tertekan akibat adanya harga-harga komoditas yang turun dari tahun sebelumnya dan beberapa perusahaan meminta restitusi.  Sehingga PPh Migas hanya terealisasi minim sebesar Rp14,5 triliun.

Dampak dari anjloknya harga-harga komoditas. Di antaranya harga gas yang turun 34,2% dan batu bara yang turun hingga 11,9% secara tahun berjalan atau year to date sejak Januari 2024 hingga Maret 2024.

Pada bulan kedua 2024 atau Februari tren ini masih terjadi setoran pajak terkontraksi hingga 3,7%/15 Maret 2024. Dari angka tersebut, penerimaan pajak baru mencapai Rp342,9 triliun. Tekanan terhadap penerimaan pajak ini disebabkan dampak dari anjloknya harga-harga komoditas. Di antaranya harga gas yang turun 34% dan batu bara yang turun hingga 12,8% secara tahun berjalan atau year to date sejak Januari 2024 hingga Maret 2024. 

Diawal tahun, Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak Januari 2024 mencapai Rp149,52 triliun. Angka ini tumbuh 7,7% dari target APBN 2024. Untuk PPh migas mencapai Rp6,99 triliun atau 9,15% (target).