LPI RI Bidik Dana Investasi Asing Rp500 Triliun, Ini 10 Negara Pemilik SWF Raksasa Dunia

JAKARTA – Digadang-gadang bakal mengalahkan Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia nampaknya perlu bersabar jikalau ingin menghimpun dana raksasa.

Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin mengakui, perlu strategi untuk menjalakan LPI ini agar berkembang dan pada akhirnya memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia.

“Satu hal yang perlu dilakukan setelah LPI ini berjalan yakni menyiapkan pipeline project yang rapi dan sesuai dengan masing-masing investor,” kata Masyita dalam webinar, Kamis, 14 Januari 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G
• Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang

Salah satu tantangan dalam LPI ini, lanjut Masyita, adalah menghadapi selera dan tipe investor yang beragam. Ditambah pula dengan tipe aset yang dimiliki Indonesia juga berbeda-beda.

“Jadi masih fluid sekali. Saya optimistis LPI akan berkembang cepat. Namun tetap berhati-hati terkait foregin direct investment (FDI) yang masuk dan proyek yang akan dijalankan agar berkelanjutan,” tambahnya.

Ketika dibandingkan dengan nilai dana kelolaan LPI terbesar di dunia yakni milik Norwegia (Rp14.000 triliun) pada 2017, Masyita mengatakan perjalanan masih akan panjang.

Namun, ia optimistis LPI Indonesia mampu mencapai nilai Rp500 triliun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan pertimbangan aset yang dimiliki saat ini sangatlah banyak seperti jalan tol, tol laut serta pelabuhan.

Belum lagi di tahap awal, LPI akan mampu menarik atau mengelola investasi yang masuk ke Tanah Air sekitar Rp225 triliun atau tiga kali lipat dari modal awal yakni Rp75 triliun.

Kebutuhan Dana Infrastruktur Tinggi

Menanggapi kapasitas SWF, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Destiawan Soewarjono mengungkapkan kemampuan pemerintah mendanai infrastruktur memang masih minim.

Menurutnya, kehadiran SWF bisa melebarkan peluang pendanaan selain dari APBN dan perbankan. “Sehingga kami bisa mengejar proyek-proyek yang bukan didanai pemerintah,” ujarnya.

Dalam catatan Destiawan, gambaran kebutuhan dana infrastruktur sepanjang 2010-2019 berkisar Rp4.900 triliun. Tahun ini, pemerintah sudah mengetok pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp417,8 triliun.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Di sisi lain, pemerintah baru mampu mendanai sekitar 40% dari total kebutuhan infrastruktur.

Inilah yang kemudian Destiawan anggap sebagai ranah LPI berperan dalam pendanaan. Pasalnya, kebutuhan dana infrastruktur akan terus berlipat ganda seiring dengan pemerataan pembangunan di Indonesia.

“Dalam 10 tahun ke belakang kita butuh hampir Rp5.000 triliun, pasti ke depan akan makin besar. Di Jawa saja masih kurang konektivitas tol-nya. Belum lagi di Sumatra, dan wilayah lain,” tegasnya. (SKO)

10 SWF Terbesar di Dunia (per Desember 2019)

1. Norway Government Pension Fund Global (Norwegia) US$1,09 triliun
2. China Investment Corporation (China) US$940,6 miliar
3. Abu Dhabi Investment Authority (Uni Emirat Arab) US$696,66 miliar
4. Kuwait Investment Authority (Kuwait) US$592 miliar
5. HKMA Investment Portofolio (China) US$509,35 miliar
6. GIC Private Limited (Singapura) US$440 miliar
7. National Council for Social Security Fund (China) US$437,9 miliar
8. SAFE Investment Company (China) US$417,84 miliar
9. Temasek Holdings (Singapura) US$375,38 miliar
10. Qatar Investment Authority (Qatar) US$328 miliar