Luhut Sebut 9 Juta Hektare Lahan Sawit Tak Bayar Pajak

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, ada sekitar 9 juta hektare lahan sawit yang ternyata tidak membayar pajak.

Luhut mengatakan, hal itu diketahuinya setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai ketua pengarah satgas sawit dan meminta BKP melakukan audit sawit di RI.

"Jadi (sawit) kita belum bayar pajak ada mungkin 9 juta hektar. Sekarang kita kejar itu. Karena semua digitalisasi sekarang," kata Luhut saat di The Westin Jakarta dilansir Kamis, 11 Mei 2023.

• Pertagas Raih Laba Bersih Tembus RP2,4 Triliun Sepanjang 2022
• Agung Podomoro dan Bank Mandiri Lakukan Kolaborasi Strategis Dukung Pertumbuhan Sektor Riil
• ABM Investama (ABMM) Bagi Dividen Rp1,1 Triliun, Lo Kheng Hong Cuan hingga Rp45 Miliar
• AS dan Inggris Beda Pendapat Soal Serangan Balik Ukraina

Luhut merinci lebih lanjut bahwa, dari audit itu izin lahan kelapa sawit di Indonesia ada 20,4 juta hektare. Sementara yang tertanam sawit hanya 16,8 juta hektare. Dari angka tersebut hanya 7,3 hekate yang membayar sementara sisany  tidak membayar pajak.

Menko Marves ini justru mengajukan usul kepada Presiden untuk menyelesaikan hal ini dengan denda atau pinalti kepada pengusaha sawit bandel.Apabila tak dibayar, maka lahan sawit tersebut bisa diambil pemerintah untuk dikelola BUMN Perkebunan Nusantara PTPN.

• 5 Fakta Menarik Buku Filosofi Teras
• Amati dan Cermati, Ini Tanda Anak Anda punya Sifat Perfeksionis
• 10 Destinasi Wisata Paling Diserbu Turis Selama Libur Lebaran 2023

Cara ini diakui Luhut bisa dilakukan asal tak ada tunggangan politik dan berdasarkan pengalamannya sebagai prajurit TNI sebelumnya.