Luhut Sebut Program MBG Perlu Dievaluasi

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyoroti pentingnya evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan selama beberapa hari. Ia menekankan program ini memerlukan pemantauan perkembangan dan identifikasi masalah untuk menemukan solusi yang tepat sasaran.

Salah satu isu krusial yang dihadapi adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya terkait upah karyawan katering. Luhut menegaskan bahwa upah SDM tidak boleh terlalu tinggi agar tetap terjangkau oleh mitra kerja, namun juga tidak boleh terlalu rendah mengingat kebutuhan ekonomi para pegawai. 

Selain itu, peningkatan produktivitas pegawai juga ditekankan oleh Luhut. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi program, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Luhut juga menekankan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam program ini. Menurutnya, SDM yang berkualitas akan memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kepuasan penerima manfaat.

“Jadi, ada masalah human capital (modal manusia), dan ini perlu kita perbaiki,” ungkap Luhut dalam pernyataan resminya, di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2024.

• AKRA Optimistis Capai Target Laba 2025 dengan Ekspansi Bisnis dan Peningkatan Penjualan Lahan
• Kementerian ATR/BPN Utang Bank Dunia Rp5,7 T, Untuk Apa?
• Beda Sikap Kemenperin dan Kementerian Usai Dukunjungi Apple

Manfaat Ekonomi

Luhut mengklaim program MBG telah menunjukkan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di desa-desa dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk mengolah makanan. Makanan bergizi yang disediakan ini dinikmati oleh siswa penerima program, memberikan manfaat langsung kepada komunitas. 

Selain itu, menurut Luhut program ini juga membuka peluang bagi para petani lokal untuk menjadi pemasok bahan makanan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dalam jangka panjang, diharapkan program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

• AKRA Optimistis Capai Target Laba 2025 dengan Ekspansi Bisnis dan Peningkatan Penjualan Lahan
• Kementerian ATR/BPN Utang Bank Dunia Rp5,7 T, Untuk Apa?
• Beda Sikap Kemenperin dan Kementerian Usai Dukunjungi Apple

Redistribusi Pendapatan

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, menilai bahwa program ini memiliki aspek progresif dalam konteks redistribusi pendapatan. Setiap anak yang berpartisipasi menerima Rp10.000 per hari, yang bisa menghemat hingga Rp400.000 per bulan untuk keluarga dengan dua anak. 

Melihat jumlah diatas, Arief menilai program ini menjadi bantuan signifikan bagi rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi dengan mengurangi beban pengeluaran harian mereka.

“Walaupun ini sifatnya universal, tapi sangat progresif karena secara langsung meningkatkan distribusi pendapatan," ujar Arief.

Redistribusi pendapatan melalui program ini juga membantu memperkuat daya beli masyarakat. Dengan penghematan yang diperoleh, keluarga dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk membeli makanan ke kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat secara keseluruhan.

Program MBG terus diawasi dan dievaluasi untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga keseimbangan antara efektivitas program dan kesejahteraan para pegawai yang terlibat.