Mahfud MD Resmi Mundur dari Kabinet Jokowi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, secara resmi menyatakan niatnya untuk mundur dari kabinet.

Mahfud berencana bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya setelah Presiden kembali ke Jakarta.

“Saya akan laporkan bahwa saya sudah selesai,” ujar Mahfud di Lampung Tengah, seperti yang disiarkan dalam Youtube pada Rabu, 31, Januari 2024.

• Pasca-Restrukturisasi, WIKA Sabet Kontrak Baru Senilai Rp29,1 Triliun
• Wika Bangun Jaringan Pipa Limbah IKN Senilai Rp239,5 Miliar
• Italia Janji Sumbang Rp94 Triliun untuk Dukung Pembangunan Afrika

Sebelumnya, Mahfud mengajukan permintaan pertemuan dengan Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin, 29 Januari 2024.

“Tadi malam (Mahfud) dan saya bertemu. Menko mohon menghadap Bapak Presiden,” kata Pratikno di Jakarta, pada Selasa, 30 Januari 2024, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, dalam diskusi “Tabrak, Prof!” Mahfud menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Mahfud mengungkapkan keinginan untuk mundur bukanlah sesuatu yang baru di pemikirannya.

“Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama,” ungkap Mahfud pada Rabu, 24 Januari 2024.

Menurut Mahfud, jika tidak lagi menjabat sebagai menteri, ia merasa memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengakses dan membaca data karena tidak lagi berada di lingkungan pemerintahan.

Tetapi, ia mencatat ada beberapa pertimbangan tertentu yang membuat rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Alasan utama menurut Mahfud, terkait dengan etika terhadap Jokowi, karena Jokowi telah memilihnya untuk menjadi Menkopolhukam.

“Saya dahulu diangkat oleh Presiden Jokowi dengan sangat terhormat,” kata Mahfud.

• Prospek Kebijakan Moneter Asia Tahun Ini: IMF Bicara Pelonggaran
• Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Unsur Politik di Pemberian Bansos Awal Tahun
• Krisis Kemanusiaan, PBB Siapkan Dana Bantuan Rp252,72 T untuk Somalia

Alasan kedua, menurutnya, selama menjabat sebagai calon wakil presiden, ia tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Ia juga mengakui tidak pernah meminta protokoler yang lebih dari yang sudah diberikan oleh pemerintah saat menjalankan kegiatan kampanye sebagai calon wakil presiden.