Makin Kaya Negara, Makin Nyampah

WASHINGTON-World Economic Forum (WEF) melaporkan bahwa negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti Amerika Serikat, Denmark, dan Selandia Baru menghasilkan limbah setidaknya dua kali lebih banyak dibandingkan dengan negara berkembang.

Faktor yang memengaruhi salah satunya adalah tingginya jumlah produk yang dikonsumsi oleh rata-rata orang berpenghasilan tinggi. Apabila barang yang digunakan berkualitas, otomatis konsentrasi produk yang terkandung di dalamnya juga tingi.

Secara keseluruhan, baik negara maju maupun berkembang menghasilkan sebagian besar sampah yang terdiri dari bahan anorganik, terutama plastik dan kertas. Sementara itu dalam jumlah volume, negara berkembang menghasilkan sampah lebih dari separuh limbah padat.

Di negara berkembang, timbunan sampah tertinggi berasal dari sektor pariwisata. Di samping itu, kelangkaan lahan sebagai wadah pembuangan menjadi masalah tersendiri.

Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang cukup populer untuk mengatasi hal tersebut, yakni melalui pemberlakuan pajak kantong plastik. Hal ini dimaksudkan agar seseorang sadar untuk membayar limbah dari sampah yang dihasilkan. Hingga saat ini, tidak kurang dari 30 negara telah menerapkan kebijakan tersebut dalam rangka menyelamatkan lingkungan.

Di sisi lain, terdapat cara unik yang diharapkan dapat mengubah perilaku seseorang untuk sadar akan keberadaan sampah, dengan cara mewajibkan pajak sesuai dengan berat sampah yang dihasilkan oleh masing-masing orang.

Di Kore selaran, misalnya, tingginya pendapatan dan perubahan konsumsi produk menjadi penyebab utama meningkatnnya timbunan limbah padat. Pada tahun 1995, pemerintah pernah memperkenalkan sistem yang mewajibkan seseorang untuk membayar tas resmi dengan fungsi sebagai kantong sampah.

Melalui program tersebut, diketahui adanya penurunan sampah dari 1,3 kg per orang dalam satu hari, menjadi 0,9 kg pada tahun 2014. Hal itu diikuti pula dengan kenaikan daur ulang dari 15,4 persen menjadi 59 persen di periode yang sama.

Maka, volume sampah global yang diperkirakan akan meningkat dua kali lebih banyak menjadi 2,3 miliar ton pada tahun 2025, pemerintah di masing-masing negara berkembang diharapkan dapat menentukan pilihan dengan menyusun kebijakan fiskal yang tepat sasaran.