Makin Serius, Jokowi Temui Pangeran Abu Dhabi Bahas Lagi Investasi Proyek Ibu Kota Baru

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) untuk bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Dalam pertemuan itu, Jokowi kembali membahas proyek ibu kota baru.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengatakan, dalam pertemuan selama 2,5 jam tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis.

"Beliau mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan ibu kota baru," ujar Retno dalam keterangan resmi, Kamis, 4 November 2021.

• Bongkar 8 Megaproyek Jokowi yang Terancam Mangkrak
• Tak Mau Dikuasai Asing, BUMN Turun Gunung Danai Start Up Lokal
• Kenalan dengan Layanan eFishery, Start Up untuk Pembudidaya Ikan dan Udang

Permintaan dukungan Jokowi ke MBZ untuk berperan lebih besar dalam rencana pembangunan ibu kota baru telah dimulai tahun lalu. Salah satunya adalah meminta agar MBZ menjadi dewan pengarah proyek ibu kota baru.

Jokowi memandang bahwa investasi untuk memidahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan membutuhkan dukungan pembiayaan internasional, sementara APBN Indonesia masih tertekan akibat defisit yang cukup lebar hingga tahun 2023.

Karena itu, pertemuan teknis kedua pemimpin akan terus berlanjut, baik di Indonesia atau di Abu Dhabi, untuk memastikan bahwa tercapainya kesepakatan investasi ibu kota baru.

Dalam sebuah pertemuan bilateral di Abu Dhabi pada Januari 2020, Jokowi dan MBZ menandatangani perjanjian kerja sama untuk investasi di beberapa sektor penting seperti energi, minyak dan gas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset serta Sovereign Wealth Fund (SWF).

Kerja sama ekonomi Indonesia-UEA dalam proyek-proyek tersebut senilai US$22,89 miliar setara Rp320,46 triliun, di mana partisipasi UEA di dalamnya sebesar 33% atau senilai nilai US$6,8 miliar setara Rp95,2 triliun.

Untuk sektor SWF, lembaga pengelola dana abadi Indonesia atau Indonesia Investment Authority (INA) telah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) untuk membentuk konsorsium bersama Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG) dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Perusahaan patungan ini menargetkan dana investasi yang dikelola bisa mencapai US$3,75 miliar atau sekitar Rp53,87 triliun.

Selain ADIA dkk, pemerintah berencana menarik dukungan beberapa lembaga pembiayaan asing seperti SoftBank dari Jepang dan Infrastructure Development Finance Company (IDFC) dari Amerika Serikat.

Disebutkan bahwa sejumlah investor global sudah mengirimkan surat ketertarikan untuk berinvestasi di SWF dengan total investasi mencapai hingga US$9,5 miliar.

Tahun ini, pemerintah sendiri memberikan modal hingga Rp15 triliun bagi SWF yang diambil dari cadangan pembiayaan investasi 2021. Targetnya dana SWF untuk investasi ibu kota baru mencapai Rp75 triliun.

Sekitar Rp 45 triliun dari target itu akan dipenuhi melalui inbreng atau penyetoran modal dalam bentuk saham, barang milik negara (BMN) dan piutang negara.

Adapun, proyek ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan menelan investasi sebesar Rp466 triliun.

Sumber dana pembangunan IKN berasal dari APBN senilai Rp89,4 triliun, public-private placement sebesar Rp253,4 triliun atau 54,38%, dan BUMN & BUMD sebesar Rp123,2 triliun atau 26,44%.

Sejauh ini, pemerintah sudah menggelontorkan Rp1,7 triliun untuk proyek IKN baru. Dana tersebut terdiri dari belanja project development fund Rp900 miliar dan belanja Kementerian/Lembaga Rp800 miliar.

Tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan keseluruhan di IKN diperkirakan mencapai sekitar Rp500 triliun hingga target pemerintahan Jokowi yaitu tahun 2024.

Dalam desain pembangunan ini, pemerintah pertama-tama mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 triliun untuk kebutuhan pembangunan perumahan hingga 2045.

Hingga 2024, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan diperkirakan mencapai Rp80 triliun, belum semua aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke IKN.*