Mal Megap-Megap, Nasib 1,5 Juta Karyawan di Ujung Tanduk

JAKARTA – Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan ‘nyungsep’nya nasib mal mengancam pekerjaan setidaknya 1,5 juta karyawan.

Bukan menakut-nakuti, Ketua Umum Hippindo, Budiharjo Iduansjah menyebut serial pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang tak kunjung selesai membuat napas peritel makin pendek.

“90 pengusaha sudah efisiensi, total ada 3 juta karyawan mal, jadi paling tidak 1,5 juta pasti akan terdampak,” kata Budiharjo secara virtual, Senin, 298 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Kantong peritel yang sudah defisit dinilai tidak lagi mampu mempertahankan jumlah karyawan yang ada, setidaknya pengusaha memiliki beberapa opsi yakni mengurangi gaji, merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Budiharjo menegaskan, sektor pendukung ritel terdiri dari berbagai ekosistem dari hulu ke hilir. Mulai dari industri, produsen hingga jutaan usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi supplier maupun binaan ritel, vendor, pergudangan, logistik, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

“Apabila sektor ritel terdampak, maka ekosistem didalamnya pun akan terdampak,” tegasnya.

Efek Domino PSBB

Nasib serupa diamini oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat  Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indoensia (APPBI), Alphonzus Widjaja. Dia menyatakan, kondisi itu diperburuk akibat adanya pernyataan resesi ekonomi dan PSBB jilid II di DKI Jakarta.

“Kondisi usaha ini pusat perbelanjaan semakin bertambah buruk akibat daya beli masyarakat yang merosot sangat tajam. Awal bulan depan pusat perbelanjaan Indonesia harus memasuki masa resesi ekonomi dalam kondisi usaha yang sedang terpuruk,” tutur Alphonzus melalui keterangan resmi yang diterima TrenAsia.com di Jakarta, Senin 28 September 2020.

Saat ini, kata Alphonzus, seluruh pelaku usaha sektor ritel menanti uluran pemerintah untuk memberikan stimulus. Pasalnya, dari awal Maret hingga September 2020, sektor ini belum mendapatkan stimulus atau subsidi apapun.

“Diperkirakan, apabila tidak mendapatkan uluran tangan dari pemerintah maka anggota kami akan mulai bertumbangan, dimulai dengan penutupan gerai-gerai, dan pemutusan kerja karyawan (PHK) secara massal,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, Indonesia sebetulnya memiliki satu kelebihan dengan jumlah pendududk 270 juta. Untuk itu, sektor perdagangan dalam negeri harus jadi utama dan prioritas untuk mempersingkat resesi.