Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Kredit Korporasi Perbankan Ikut Bangkit

JAKARTA - Purchase Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada September berhasil kembali ke zona ekspansif di angka 52,2. Menggeliatnya aktivitas usaha manufaktur diprediksi bakal menjadi katalis positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan segmen korporasi.

Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede mengungkapkan manufaktur punya multiplier effect yang tinggi terhadap kredit perbankan. Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kata Josua, diprediksi bakal semakin membuat sektor manufaktur kembali ngacir. 

“Dengan PMI kembali ke level ekspansif, hal ini mengindikasikan aktivitas ekonomi telah pulih. Hal ini berpotensi mendorong permintaan kredit korporasi lebih tinggi lagi terutama sektor manufaktur mengingat beberapa sektor lainnya seperti yang terkait dengan komoditas yang memiliki kondisi cash-rich,” ujar Josua kepada TrenAsia.com, Jumat, 1 Oktober 2021.

• BRI Soal Kerja Sama Bank Raya dan Grab: Hanya Spekulasi Pasar
• Kisah Sukses UMKM: Nasi Liwet Mahkota Rasa, Spesial Sehat Tanpa Santan
• Kurs Dolar Hari Ini: Tapering Kian Dekat, Rupiah Makin Terpuruk

Seperti diketahui, PMI Manufaktur Indonesia sempat masuk fase kontraksi pada dua bulan sebelumnya. Rinciannya, PMI manufaktur berada di angka 40,1 pada Juli dan 43,7 pada Agustus 2021.

Josua juga bilang sektor manufaktur bisa turut menggairahkan sektor-sektor lain yang terkait. Membaiknya permintaan ini menjadi celah bagi perbankan untuk menyalurkan kredit segmen tersebut.

“Kebutuhan permodalan dari sektor komoditas cenderung masih terbatas. Ini perlu didorong saat manufaktur kembali ekspansif,” ujar Josua.

Dirinya menyebut momentum ekspansi sektor manufaktur ini perlu dijaga secara ketat untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan pabrik. Dengan demikian, produktivitas sektor ini bisa terjaga dengan optimal.

Hingga Juli 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kredit korporasi masih terkoreksi 2,23% secara year on year (yoy). Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, koreksi kredit segmen korporasi semakin mendekati zona positif, yakni minus 0,5% month to month (mom). 

Secara keseluruhan, Josua memprediksi kredit korporasi bisa tumbuh positif 1%-2% pada tahun ini. Hal ini ditopang oleh Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Juli 2021 yang tinggi sebesar 24,57%.

Kondisi perbaikan kredit juga tejadi di segmen lainnya. Walhasil, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meramal kredit perbankan mampu tumbuh di kisaran 3,2%-5% yoy pada 2021.

Kredit ini penting karena menunjukkan bagaimana bekerjanya sistem intermediasi perbankan, yang sebelumnya terus tumbuh negatif, namun beberapa bulan ini terus positif dan kami harapkan sampai akhir tahun," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS  Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers, Rabu, 29 September 2021

Di sisi lain, ia juga memperkirakan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan akan tumbuh lebih agresif, 10,2% yoy pada 2021.

Salah satu faktor yang mendorong keyakinan proyeksi tersebut yakni semakin banyaknya pasokan uang di perekonomian, yang terlihat dari laju pertumbuhan M0 atau based money. Pertumbuhan MO saat ini mendekati 20%, dari yang sempat minus 16% pada awal krisis COVID-19.

Dengan demikian, Purbaya menilai hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan tak lagi menempatkan uangnya di bank sentral dalam bentuk surat berharga maupun di tempat lain, melainkan sudah mulai menyalurkannya kepada sektor riil.

"Sekarang sistem keuangan kita siap untuk membiayai pemulihan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat lagi ke depan," ujarnya.

Dengan semakin banyaknya uang di sistem perekonomian yang diiringi dengan pelonggaran bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Purbaya meyakini proyeksi pertumbuhan kredit pada tahun 2021 tersebut bisa dilampaui dengan mudah.

"Ini artinya prospek ekonomi kita juga akan semakin membaik di bulan-bulan mendatang. Jadi ini sesuatu yang sangat positif yang membuat saya optimis sekali bahwa kita sudah betul-betul keluar dari ancaman yang membahayakan ekonomi Indonesia," ujar Purbaya.