Masih Minim Perusahaan yang Lakukan Investasi SDM

JAKARTA – Mendukung program SDM Unggul Indonesia Maju, Pemerintah mengajak praktisi dan pimpinan HRD/SDM untuk ikut serta dalam investasi SDM. Melalui program Pendidikan dan pelatihan vokasi termasuk pemagangan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, menyatakan berdasarkan survei World Bank Enterprises, kurang dari 10% perusahaan di Indonesia yang memberikan pelatihan formal. Nyatanya, Indonesia masih ketinggalan dari negara-negara tetangga.

Di Vietnam terdapat 20% perusahaan negaranya aktif meningkatkan kualitas SDMnya. Kemudian disusul Filipina 60% dan Tiongkok yang mencapai angka hingga 80%.

“Investasi pada pengembangan SDM khususnya bidang pelatihan penting kita formulasikan bersama untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju sebagaimana harapan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya mengajak perusahaan bahu-membahu mewujudkan SDM yang unggul di Indonesia,” ujar Menaker dalam pertemuan reguler Human Resources Directors Indonesia (HRDI) di Jakarta, Kamis (06/02).

Manaker mengatakan alasan perusahan di Indonesia sukar untuk melakukan investasi pelatihan SDM, hal ini disebabkan berbagai faktor. Mulai dari biaya rekrutmen pegawai yang tinggi, penggunaan biro jasa untuk merekrut, pesangon yang memberatkan, hingga upah minimum yang belum sejalan dengan produktivitas pekerja.

“Sehingga cost (pembiayaan) SDM di perusahaan banyak habis untuk memfasilitasi hal-hal diluar pelatihan,” papar Menaker dalam acara yang dihadiri 190 Direktur perusahaan ternama di Indonesia.

Namun, Menaker sangat memahami prinsip dunia usaha yakni profit oriented. Tanpa keuntungan yang jelas, tidak mungkin suatu perusahaan akan mau investasi jangka menengah dan panjang seperti investasi SDM.

Perusahaan yang berskala besar tentunya memiliki jangkauan ekonomi yang luas pula, sehingga pastinya memiliki keuntungan yang lebih besar. Maka dari itu, sangat dimungkinkan untuk melakukan investasi SDM.

Sementara, Ketua HRDI, Reza Widyaprastha menyatakan tujuan dari pembentukan HRDI sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara dalam pengelolaan SDM yang unggul.

“Kita mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya memberikan manfaat optimal bagi perusahaan,” ujar Reza.

Program Pengembangan SDM

Menaker berharap partisipasi aktif dalam program pemerintah terkait pengembangan SDM. Terdapat sejumlah program yang tengah dikerahkan pemerintah, diantaranya Kartu Pra Kerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja lewat skilling dan re-skilling.

Skilling ditujukan untuk mengurangi pengangguran terutama peserta yang baru saja lulus sekolah (freshgraduate) dimana butuh penyesuaian keahlian dengan keperluan pasar tenaga kerja, dan pembekalan vocational skill.

Sementara re-skilling ditujukan untuk pekerja yang sudah memiliki pengalaman kerja namun ingin alih profesi. Selain itu program ini ditujukan juga untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berpotensi PHK.

Selain program Kartu Pra Kerja, pemerintah juga menjalankan program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Program BLK Komunitas ditujukan untuk melatih dan meningkatkan kompetensi masyarakat dalam memasuki dunia kerja.

Pada tahun lalu pemerintah telah meresmikan 1.113 BLK Komunitas di seluruh Indonesia serta menargetkan pembangunan BLK Komunitas sebanyak 2.000 pada tahun 2020.

Mendukung program-program pengembangan SDM, pemerintah menggunakan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) dalam segala urusan ketenagakerjaan. SISNAKER merupakan suatu ekosistem digital yang digunakan sebagai platform untuk layanan masyrakat dan aktivitas yang berhubungan dengan bidang ketenagakerjaan.