Masih Minim, Sri Mulyani Ajak Swasta Bantu Biayai Green Economy
JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengajak sektor swasta untuk terlibat dalam pembiayaan implementasi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan alias green economy. Dikarenakan, pembiayaan ekonomi hijau tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) pendanaan dari pemerintah telah berkontribusi sekitar 34% dari kebutuhan dasar penanganan perubahan iklim secara nasional […]
Industri
JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengajak sektor swasta untuk terlibat dalam pembiayaan implementasi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan alias green economy.
Dikarenakan, pembiayaan ekonomi hijau tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja.
Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) pendanaan dari pemerintah telah berkontribusi sekitar 34% dari kebutuhan dasar penanganan perubahan iklim secara nasional tiap tahunnya.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
“Untuk mengisi celah pembiayaan 66% ini, sektor swasta didorong dapat berperan dalam partisipasi pembiayaan untuk mendorong aksi iklim,” kata Sri Mulyani dalam acara secara virtual, Rabu, 15 Oktober 2020.
Sektor swasta dinilai bisa berperan penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek iklim karena memiliki keahlian pada sektor khusus, teknologi, dan efisiensi serta sumber pembiayaan.
Kendala Sektor Swasta
Mantar Direktur Pelaksana Bank Dunia mengakui, minimnya partisipasi swasta dalam pembiayaan ekonomi hijau dilatarbelakangi sejumlah hal.
Seperti berbagai regulasi dan pasar keuangan yang belum berkembang. Kamudian jangka waktu yang sangat panjang atas sebuah risiko untuk sebuah proyek yang terkait dengan green program.
Untuk menjawab ini, pemerintah akan memberikan dukungan kebijakan dan kerangka peraturan yang menguntungkan bagi sektor swasta agar. Tujuannya agar mereka tidak hanya merasa nyaman tetapi juga memiliki kepercayaan untuk berinvestasi dalam green projects.
Salah satu langkah konkretnya melalui skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. Contohnya seperti pemanfaatan blender finance dan juga melalui pembentukan instrumen yang dinamakan The SDG Indonesia One.
Platform blended finance tersebut akan mengumpulkan dan menggabungkan pembiayaan tidak hanya dari BUMN, tetapi juga dari sektor swasta dan dari dukungan filantrofis.
Selain itu, pemerintah juga mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bertugas mengelola dana lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Pemulihan ekonomi hijau yang inklusif akan membantu kita untuk bisa membangun kembali perekonomian secara lebih kuat dan lebih baik. Ini adalah hal yang seharusnya kami lakukan untuk mengatasi tantangan COVID-19 dan perubahan iklim,” imbuh Sri Mulyani.