Masyarakat Adat Desak Pemerintah Lockdown Seluruh Papua

Sejumlah organisasi kemasyarakatan mengeluarkan pernyataan sikap agar pemerintah segera melakukan karantina wilayah (lockdown) seluruh wilayah Papua. Hal tersebut harus dilakukan agar virus corona (COVID-19) tidak menyebar di seluruh Papua.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan penghargaannya terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang telah berinisiatif menutup akses ke provinsi tersebut.

“Kami menyayangkan Pemprov Papua Barat yang belum juga mengambil tindakan karantina (lockdown) di wilayahnya,” tulis AMAN melalui keterangan resmi, Minggu, 29 Maret 2020.

Menurut AMAN, Masyarakat Adat di Papua sangat rentan terkena serangan pandemi COVID-19. Hal itu karena dapat memberikan dampak fatal pada musnahnya suku-suku yang memiliki populasi kecil dan tersebar di daerah pedalaman. Sementara infrastruktur dan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut masih sangat minim.

Sementara Greenpeace Indonesia membeberkan beberapa fakta yang dapat menjadi pertimbangan baik bagi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk melakukan lockdown seluruh tanah Papua.

Pertama, masyarakat adat di tanah Papua yang terdiri lebih dari 300 suku, sebagian besar adalah suku-suku dengan populasi yang kecil. Hal itu membuat mereka rentan mengalami kepunahan jika berhadapan dengan pandemi COVID-19. Apalagi virus ini sama sekali tidak dikenali oleh masyarakat adat, baik penyebarannya maupun penyembuhan bagi penderitanya.

Kedua, masyarakat adat di tanah Papua selama ini masih mengandalkan sistem kesehatan adat. Hal itu karena minimnya infrastruktur dan sistem pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemerintah. Dengan kondisi ini masyarakat adat di tanah Papua tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjaga diri dari jenis penyakit yang ditimbulkan oleh virus baru ini. Dalam hal ini pemerintah pusat dan kedua pemerintah provinsi di tanah Papua dapat memetik pelajaran dari pengalaman sebelumnya dalam pengendalian penyebaran virus HIV-AIDS yang demikian besar tantangannya.

Ketiga, tanah Papua yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sangat berat menyebabkan sebagian besar daerah ini masih tertutup dari akses transportasi dan komunikasi. Hal ini akan menyulitkan bagi penanganan jika COVID-19 sudah masuk di wilayah adat. Apalagi dengan ketersedian dokter dan tenaga medis yang sangat terbatas. Hal ini pun telah diakui secara terbuka oleh pemerintah.

Dengan tiga fakta tersebut, baik AMAN dan Greenpeace Indonesia serta organisasi-organisasi lainnya mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi Papua Barat agar mengikuti dan memperkuat langkah yang telah diambil Pemerintah Provinsi Papua untuk segera memastikan lockdown seluruh tanah Papua.

Selama masa lockdown diberlakukan, pemerintah pusat dan daerah harus menjamin keberlanjutan ekonomi, pangan termasuk untuk hewan ternak, kebutuhan hidup lainnya seperti air dan kesehatan bagi warga Papua. (SKO)