Masyarakat Kian Khawatir COVID-19, Lembaga Pemerintah Malah Masih Santai

JAKARTA- Masyarakat Indonesia saat ini semakin khawatir dengan pandemi COVID-19 yang justru semakin melebar, di sisi lain lembaga pemerintahan justru belum menunjukkan sikap bahwa mereka berada pada kondisi krisis.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo sebelum Rapat Terbatas “Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” di Istana Merdeka, Jakarta Senin 3 Agustus 2020.

“Saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID-19,” kata Presiden.

Jokowi mengaku tidak mengetahui, apakah peningkatan kekhawatiran masyarakat, khususnya kalangan menengah atas itu, disebabkan kasus COVID-19 yang meningkat atau karena melihat semakin banyak orang yang tidak taat pada protokol kesehatan.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Kita tahu sampai kemarin sudah ada 111.000 lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari angka kematian global. Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama,” kata Presiden.

Di sisi lain Presiden menyampaikan case recovery rate di Indonesia berdasarkan data terakhir terus meningkat, hingga berada di angka 61,9 persen.

Belum bekerja maksimal

Di bagian lain Presiden menegur jajaran kementerian dan lembaga negara karena masih terkesan santai dan belum bekerja seperti di dalam zona krisis, melainkan masih terjebak dalam pekerjaan rutin harian.

“Hati-hati ini, yang belum ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya saja gede sekali 40 persen, DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada bagaimana mau realisasi? Artinya apa ? di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi terjebak pada pekerjaan harian. Tidak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” ujar Presiden.

Untuk anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),, Presiden juga menyebutkan realisasi belanjanya masih rendah yakni 20 persen atau Rp141 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun.

Penyerapan anggaran COVID-19 yang paling besar bersumber dari belanja untuk program perlindungan sosial sebesar 38 persen, serta program stimulus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 25 persen.

“Sekali lagi dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan COVID-19, baru 20 persen yang terealisasi, Rp141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen masih kecil sekali,” ujar dia.

Kepala Negara meminta jajarannya untuk menerapkan terobosan kebijakan untuk mempercepat realisasi anggaran, sehingga kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan,” ujar Presiden Jokowi.