Masyarakat Sudah Ketergantungan Subsidi Energi, Akankah Prabowo Berani Merombak?

JAKARTA - Subsidi energi yang mencakup BBM, LPG, dan listrik, menjadi penopang utama bagi masyarakat untuk mendapatkan energi dengan harga terjangkau. Namun, adanya ketimpangan dalam penerimaan subsidi dan beban besar terhadap APBN mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan skema subsidi yang lebih tepat sasaran.

Pemerintahan Presiden Prabowo merencanakan perubahan fundamental mekanisme subsidi BBM. Langkah ini bertujuan untuk mengubah subsidi dari berbasis produk, seperti harga BBM dan LPG, menjadi subsidi langsung berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menggelar rapat dengan menteri terkait serta pimpinan badan usaha energi untuk membahas perubahan skema subsidi ini. 

"Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," terang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementrian ESDM, dikutip Rabu, 6 November 2024.

menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan dua opsi utama dalam perubahan subsidi, salah satunya adalah pemberian subsidi dalam bentuk BLT langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," tambah Bahlil.

• Menilik Besarnya Biaya Kampanye Pemilihan Presiden AS
• Saham Bank Himbara Merah Usai Prabowo Teken Aturan Hapus Utang UMKM, Investor Cemas?
• Harga BBM Bisa Naik Turun Jika Skema Diubah Jadi BLT

Tren Kenaikan Nilai Subsidi Energi Jadi Beban untuk APBN

Seiring dengan peningkatan harga energi global dan permintaan domestik, nilai subsidi energi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Subsidi energi yang dianggarkan dalam APBN 2024 mencapai Rp192,75 triliun, meningkat dari anggaran awal sebesar Rp185,9 triliun. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga harga BBM, LPG, dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selama periode 2020–2023, realisasi subsidi energi juga menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, seperti harga minyak dunia dan kurs rupiah. 

Subsidi energi sempat mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 dengan total mencapai Rp164,29 triliun, naik dari yang tadinya Rp108,84 triliun pada tahun 2020. Kenaikan ini terjadi pada seluruh jenis subsidi, termasuk BBM, LPG, dan listrik, di mana subsidi untuk Jenis BBM Tertentu dan LPG 3 kg mencapai Rp 112,02 triliun, sementara subsidi listrik sekitar Rp 80,72 triliun.

• Menilik Besarnya Biaya Kampanye Pemilihan Presiden AS
• Saham Bank Himbara Merah Usai Prabowo Teken Aturan Hapus Utang UMKM, Investor Cemas?
• Harga BBM Bisa Naik Turun Jika Skema Diubah Jadi BLT

Komposisi Subsidi Energi

Harga BBM dan LPG bersubsidi yang jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya menunjukkan betapa tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap subsidi energi. 

Sebagai contoh, harga asli BBM RON 90 (Pertalite) sebenarnya mencapai Rp 17.100 per liter. Namun, dengan subsidi, masyarakat hanya perlu membayar Rp10.00 perliter, artinya pemerintah menyubsidi pertalite sebesar Rp7.650 per liter. 

Hal yang sama terjadi pada LPG 3 kg, di mana harga keekonomiannya berada diangka Rp52.500 per tabung, tetapi dijual dengan harga sekitar Rp 22.000 di wilayah Jabodetabek. Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 30.500 per tabung untuk LPG 3 kg.

Seberapa Penting Subsidi Energi Dongkrak Daya Beli 

Di tengah kenaikan harga energi, subsidi energi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. 

Tanpa subsidi, banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar energi karena harga yang melambung tinggi. Subsidi terbukti mampu berfungsi sebagai instrumen untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama pada sektor energi yang menjadi kebutuhan esensial sehari-hari.

Dengan proyeksi subsidi energi hingga akhir 2024 mencapai Rp192,75 triliun, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk menekan pemborosan anggaran namun tetap menjaga subsidi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. 

Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah bagaimana mengurangi konsumsi BBM dan LPG bersubsidi di tengah ketergantungan yang tinggi.

Melalui perubahan skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai, pemerintah mungkin berupaya agar subsidi energi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.